Ekonomi

Anies Minta UMP Diubah, Pengusaha : Bapak Sudah Tanda Tangan Tak Bisa Lagi Diubah

pemberlakuan UMP 2021 sudah tak bisa diubah , sebab Gurbenur sendiri yang telah menandatangani keputusan tersebut.


Anies Minta UMP Diubah, Pengusaha : Bapak Sudah Tanda Tangan Tak Bisa Lagi Diubah
Ratusan buruh pabrik berjalan pulang usai jam kerja di kawasan industri Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mangatkan bahwa kenaikan UMP tahun 2022 terlalu kecil karena cuma naik 0,85 persen sesuai dengan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk itu ia mengatakan Pemprov DKI telah mengirimkan surat ke Menteri Tenaga Kerja. 

"Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya. Kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 38.000,"  kata Anies di hadapan buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota, Senin (29/11/2021).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan pemberlakuan UMP 2021 sudah tak bisa diubah, sebab Gurbenur sendiri yang telah menandatangani keputusan tersebut.

"Dia (Anies) kan sudah ditantangani pada  20 November 2021, dan sebenarnya kan ini tidak ada masalah waktu itu," katanya saat dihubungi, Kamis (2/12/2021).

Ia mengucapkan bahwa pengiriman surat tersebut tak akan bisa mengubah formulasi tersebut, sebab aturan itu adalah turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. 

Untuk itu Hariyadi menegaskan  PP No.36 tahun 2021  tetap berlaku dimana kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2022 sebesar, 0,85 persen.

"ini hanya karena ada demo, makanya dikirimkan surat,  ini kan pemerintah tetap pada   PP No.36 tahun 2021 ," katanya.

Seperti diketahui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09 persen. Penetapan UMP 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan batas waktu penentuan UMP 2022 oleh gubernur atau Pemerintah Provinsi selambatnya pada 20 November 2021.

Meski  kenaikan UMP DKI Jakarta termasuk terendah, namun DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan UMP tertinggi. Pada 2022, UMP Jakarta naik 0,8 persen menjadi Rp4.453.935. []