News

Anies Cs Lebih Bayar Subsidi Transjakarta Rp415 Miliar, Pengamat: Untung Ketahuan

Pengamat kebijakan publik menilai kasus lebih bayar subsidi Transjakarta mesti dipertanggungjawabkan secara hukum.


Anies Cs Lebih Bayar Subsidi Transjakarta Rp415 Miliar, Pengamat: Untung Ketahuan
Pengamat Kebijakan Publik Universitas s Trisakti Trubus Rahadiansyah (ISITIMEWA)

AKURAT.CO, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kasus lebih bayar subsidi sebesar Rp415,922 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mesti dipertanggungjawabkan secara hukum.

Trubus mengatakan, lebih bayar itu beruntung terlacak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jika tidak, kata dia, anggaran itu berpotensi diselewengkan dan bisa saja lenyap begitu saja.

"Ini kan untungnya ketahuan kalau enggak ketahuan gimana? Seharusnya ini ada pertanggungjawaban hukum, karena ini dana publik," kata Trubus ketika dikonfirmasi AKURAT.CO, Jakarta, Rabu (14/7/2021).

baca juga:

Kasus lebih bayar yang lakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan baru kali ini. Sebelumnya kasus yang sama juga terjadi ketika pengadaan alat pemadam kebakaran senilai Rp6,5 miliar beberapa waktu lalu. 

Menurut Trubus, dengan mengembalikan anggaran lebih bayar bukan berarti masalah hukumnya juga dianggap beres. Hal ini berpotensi kesalahan bayar ini bakal terus terjadi ke depannya.

"Pertanggungjawabannya di mana, ini dana publik bukan uang pribadi. Harus ada hukuman bagi mereka yang melakukan kesalahan transaksi ini," ujarnya.

Trubus mengaku curiga jika kesalahan bayar yang sudah terjadi dua kali dengan nominal yang fantastis itu ada unsur kesengajaan dari oknum tertentu. Selisih nilai yang dibayarkan cukup besar kata Trubus mustahil mereka tidak menyadari kesalahan tersebut.

"Menurut saya ini ada unsur kesengajaan, itu bukan kelalaian tetapi kesengajaan dan itu kan selisihnya besar, sampai sekian  miliar itu,” ucapnya.

Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta justru mengungkit penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.