News

Anies Baswedan Izinkan Reklamasi Ancol, Politikus PDIP: Itu Melanggar Janji Kampanyenya


Anies Baswedan Izinkan Reklamasi Ancol, Politikus PDIP: Itu Melanggar Janji Kampanyenya
Anies Baswedan gunakan obat tetes mata (twitter.com/aniesbaswedan)

AKURAT.CO, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengungkit kembali janji Gubernur Anies Baswedan semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 silam yang menentang keras reklamasi kawasan pesisir Utara Jakarta.

Anggota Komisi B fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan menilai, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu telah melanggar janji kampanyenya sendiri setelah mengeluarkan izin reklamasi untuk memperluas kawasan Ancol.

"Itu melanggar janji kampanyenya," kata Manuara saat dikonfirmasi, Senin (29/6/2020).

Anies dinilai tak punya komitmen atas janji-janji politiknya yang telah disodorkan kepada warga Jakarta. Manuara mengatakan, kualitas Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta bisa diukur hal ini.

"Janji itu menyangkut moral, komitmen. Integritas seseorang itu kan diukur dari sebuah janji," pungkasnya.

Manuara menyinggung Anies belum mengeluarkan aturan resmi yang melarang reklamasi di Jakarta. Bahkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang di DKI juga hingga kini belum diundangkan.

"Dasar hukumnya belum ada (larangan reklamasi). Itulah yang kemarin mau kita bahas itu dua perda zonasi dan tata ruang. Kami sudah agak sedikit keras ya Pergub enggak boleh mengalahkan Perda. Kami akan menginventarisir semua Pergub yang bertentangan dengan Perda. Ini biro hukum juga enggak mau publish Pergub-pergub itu. Harusnya dia kasih tahu," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk melakukan reklamasi untuk memperluas kawasan Taman Impian Jaya Ancol

Izin tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 237/2020. Kepgub izin reklamasi kawasan Ancol ini merupakan tindaklanjut dari surat permohonan yang diajukan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk pada 12 Februari 2020 lalu tentang permohonan penerbitan izin pelaksanaan perluasan kawasan.

“Bahwa terhadap permohonan izin pelaksanaan telah disetujui dalam Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah tanggal 20 Februari 2020,” demikian bunyi kepgub tersebut dikutip AKURAT.CO, Sabtu (27/6/2020).[]

Arief Munandar

https://akurat.co