Rahmah

Anies Baswedan: Fikih Tata Kota Jadi Rujukan Umat Berkehidupan di Kawasan Perkotaan

Muaranya adalah menghadirkan sebuah kota di mana masyarakatnya merasakan rasa keadilan.


Anies Baswedan: Fikih Tata Kota Jadi Rujukan Umat Berkehidupan di Kawasan Perkotaan
Gubernur Anies saat memberikan Keynote Speech melalui rekaman video pada seminar “Menggagas Implementasi Fikih Tata Kota untuk Jakarta: Maju Kotanya, Bahagia Warganya” di Aula Al-Fattah Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, Minggu, 24 Oktober 2021. (DOK/Lakpesdam PWNU DKI)

AKURAT.CO, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan apresiasi kepada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU DKI Jakarta yang menggulirkan gagasan fikih tata kota. Aturan hukum Islam ini dinilainya bakal menjadi rujukan umat dalam berkehidupan di kawasan perkotaan yang pada muaranya dapat menghadirkan rasa keadilan di masyarakat.

Demikian disampaikan Gubernur Anies saat memberikan Keynote Speech melalui rekaman video pada seminar “Menggagas Implementasi Fikih Tata Kota untuk Jakarta: Maju Kotanya, Bahagia Warganya” di Aula Al-Fattah Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, Minggu (24/10/2021).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lakpesdam PWNU DKI Jakarta bersamaan dengan Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah Pimpinan Lakpesdam PWNU DKI Jakarta Masa Khidmat 2021-2026.

Kegiatan ini dihadiri Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. yang berkenan memberikan Mauidhoh Hasanah. Dari unsur pimpinan PWNU, hadir K.H. Lukman Hakim Hamid, Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta; Ir. H.M. Bahauddin, Sekretaris PWNU DKI Jakarta; Dr. KH. Syamsul Ma’arif, M.A, Ketua Tanfidziah PWNU DKI Jakarta; Dr. KH. Khalilurrahman, M.A, Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta; dan KH. Mukti Ali Qusyairi, M.A., Ketua LBM PWNU DKI Jakarta, para pimpinan Lembaga PWNU DKI, serta para pimpinan baik para wakil ketua maupun sekretaris Lakpesdam DKI Jakarta. Seminar dipandu oleh Dr. K.H. Robi Nurhadi, M.Si, Sekretaris Lakpesdam PWNU DKI Jakarta.

Gubernur Anies menilai, seminar fikih tata kota merupakan tema yang sangat menarik karena kontribusi kemanfaatannya dapat dirasakan umat.

“Kita semua menyadari bahwa di dalam pengelolaan sebuah masyarakat, khususnya di Kawasan padat penduduk, kondisi yang dihadapi oleh Jakarta barangkali agak berbeda dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh masyarakat yang lain,” ujarnya.

Ketika sebuah tempat disebut kota, lanjut dia, ada kumpulan penduduk yang relatif padat. “Jakarta ini luar biasa padat. Ukuran kita hanya 600 km persegi atau 20 x 30 km persegi kira-kira, tetapi jumlah penduduknya lebih dari 11 juta. Di dalam kepadatan tersebut, ada tantangan mobilitas, tantangan aktivitas,” paparnya.

Di sinilah, kata dia, pembahasan fikih tata kota menjadi menarik. “Bagaimana kita berbicara tentang tata kota dan bagaimana fikih bisa memberikan salah satu guidance. Kita berharap ujungnya adalah menghadirkan sebuah kota di mana masyarakatnya merasakan rasa keadilan,” kata Anies tandas.

Lebih jauh dia menjelaskan, keadilan itu merupakan hal yang abstrak. Akan tetapi, rasa keadilan itu konkret. “Dan, rasa keadilan ini harus muncul. Kita menyebutnya sebagai sebuah kota yang maju dan Bahagia warganya. Bahagia, karena ada rasa keadilan di situ,” ungkap Anies.

Gubernur Anies mengharapkan, pembahasan fikih tata kota dapat menjadi salah satu rujukan dalam mengembangkan rencana tata kota untuk merawat kota Jakarta sekaligus jadi rujukan bagi umat di dalam berkehidupan di Kawasan perkotaan.

“Banyak sudah literatur kehidupan di suasana perdesaan. Tetapi, begitu masuk ke Kawasan perkotaan, apalagi sepadat Jakarta, saya rasa wilayah fikih tata ini menjadi sesuatu yang baru. Semoga kajian ini bisa menjadi terobosan dan semoga bisa menjadi rujukan. Insya Allah, kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat seperti ini akan makin banyak,” ucapnya optimistis.

Anies Baswedan: Fikih Tata Kota Jadi Rujukan Umat Berkehidupan di Kawasan Perkotaan - Foto 1
KH Mukti Ali Qusyairi, Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta (tengah) didampingi Dr. KH. Khalilurrahman, M.A, Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta (kiri) dan Dr. K.H. Robi Nurhadi, M.Si, Sekretaris Lakpesdam PWNU DKI Jakarta (kanan)

Sementara itu, KH Mukti Ali Qusyairi, Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar fikih tata kota ini menyampaikan lima metodologi sebagai pendekatan untuk membangun dan mengembangkan fikih tata kota.

Pertama, istiqra’i. Metode ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi’i saat mengambil kesimpulan hukum tentang ketentuan masa haid perempuan. “Jadi, para pimpinan Lakpesdam saat ini, terkait fikih tata kota dengan pendekatan istiqra’i merupakan Imam Syafi’I zaman now,” ucapnya seraya berseloroh.

Kedua, Maqashid al-Syariah (tujuan-tujuan syariat). Metodologi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah tata kota Jakarta sekarang sudah sesuai dengan maqashid al-Syariah atau belum.

“Metode ini juga bisa digunakan untuk melihat realitas kota Jakarta yang sebenarnya sehingga fikih ini dapat menjadi problem solving agar masalah yang mungkin terjadi tidak menjadi kenyataan,” timpalnya.

Ketiga, Qowaid al-fiqhiyah dan maslahah mursalah. Dari sisi ini, tata kota harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau umat. “Jadi, jangan sampai, tata kota hanya memberikan kemaslahatan bagi pemimpin yang sifatnya kepentingan,” tuturnya seraya mewanti-wanti.

Keempat, Alquran, Hadis, dan Aqwal Ulama. “Sebelum menggunakan dalil, kita pahami dulu permasalahannya untuk menghindari pengambilan kesimpulan hukum tanpa memahami masalah yang sebenarnya terlebih dahulu. Jadi, dali Quran dan Hadis di belakang. Sebab, keliru memahami masalah, akan keliru juga dalam mengambil kesimpulan hukum,” papar Kiai Mukti Ali.

Kelima, relasi pemerintah dan rakyat. Menurut Kiai Mukti, kebijakan seorang pemimpin harus dibangun berdasarkan kemaslahatan bagi rakyat, bukan kemaslahatan bagi penguasa. Kemaslahan ini dibagun dengan basis keadilan.

“Dalam kaidah fikih, keadilan disebut sebagai wadh’u syayi’ limahalihi (menempatkan sesuatu pada tempatnya). “Jika menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya (lighorihi), maka kesimpulan hukumnya adalah fasiq,” ungkapnya.

Kiai Mukti mencontohkan, ruang terbuka hijau yang digunakan untuk permukiman atau perkantoran. Hal tersebut jelas akan menimbulkan mafsadat (kerusakan). “Apakah Formula E sudah sesuai dengan kaidah menempatkan sesuatu pada tempatnya? Suatu kebijakan tata kota juga harus berpatokan pada prinsip la dharara wa la dhirara, tidak membahayakan bagi dirinya sendiri dan tidak membahayakan bagi orang lain,” pungkas Kiai Mukti. []