News

Anies Baswedan Cs Minta Ahli Waris Kembalikan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Sudah Meninggal Dunia

Anies dan jajarannya telah meminta pengembalian gaji dan tunjangan kepada ahli waris pegawai yang telah meninggal dunia.


Anies Baswedan Cs Minta Ahli Waris Kembalikan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Sudah Meninggal Dunia
Petugas jasa penukaran uang asing PT Ayu Masagung menghitung pecahan uang Rp100.000 di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (1/3). Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS melemah dan menyentuh Rp13.800 per Dolar AS (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta di bawah komando Gubernur Anies Baswedan meminta pengembalian gaji dan tunjangan kepada ahli waris pegawai yang telah meninggal dunia.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat mengatakan, khusus kesalahan bayar gaji pegawai yang telah meninggal dunia itu sudah ditindaklanjuti. Sebagian ahli waris telah mengembalikan dana ke kas daerah.

“Untuk kasus pegawai yang sudah meninggal, sudah dilakukan secara baik-baik dengan ahli waris, mereka mengembalikan kepada Pemprov DKI," kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat ketika dikonfirmasi, Minggu (8/8/2021).

Dalam temuan BPK yang tertuang di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021 lalu disebutkan, Pemprov DKI mengeluarkan dana sebesar Rp862,7 juta untuk sejumlah pegawai yang sebenarnya tak mendapatkan gaji dan tunjangan.

Adapun pegawai yang diketahui masih menerima gaji tersebut adalah, pegawai yang telah meninggal dunia dan  pegawai yang telah pensiun.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga ketahuan tidak melakukan pemotongan gaji dan tunjangan kepada sejumlah pegawai yang tengah menjalani hukuman administrasi yang seharusnya pendapatan mereka dipangkas 20 persen. Begitu juga tak ada potongan gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang melakukan studi.

Total pegawai yang menerima pembayaran ini sebanyak 103 orang dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Sedangkan, yang tugas belajar pun sudah diminta untuk mengembalikan. Kami akan terus koordinasikan agar kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan,” ucap Syaefuloh.

Syaefuloh menjelaskan, permasalahan dan rekomendasi BPK tersebut juga sudah dibahas dengan BPK RI, dengan pengembalian ke kas daerah senilai Rp423.573.275 atau sebesar 49,1 persen dari total nilai Rp862,7 juta yang harus dikembalikan. Seluruh bukti pengembalian dana ke kas daerah juga telah dilaporkan kepada BPK RI.

“Pemprov DKI terus mengupayakan agar pengembalian pembayaran dapat segera dituntaskan,” pungkasnya. []