News

Anies Klaim 85 Persen Rumah Tinggal di Jakarta Bebas Pajak

Gubernur DKI Jakarta mengungkap alasannya membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dengan nilai aset dibawah Rp 2 miliar.


Anies Klaim 85 Persen Rumah Tinggal di Jakarta Bebas Pajak
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di UGM, Sleman, Rabu (22/5/2022) (akurat.co/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Gubernur DKI Jakarta mengungkap alasannya membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dengan nilai aset dibawah Rp 2 miliar. Anies beralasan, rumah merupakan hak dasar warga. Kebutuhan rumah itu sejatinya tak boleh dibebani dengan pajak tinggi. 

"Kenapa (bebas PBB)? Karena itu adalah hak dasar untuk bisa hidup di kota ini. Mereka yang mendapatkan pembebasan dibawah Rp 2 miliar di Jakarta ini jumlahnya 1,2 juta bangunan rumah itu dari 1,4 juta total rumah yang ada di Jakarta. Sehingga kira-kira 85% dari bangunan rumah tinggal di Jakarta kini tidak kena pajak. Yang terkena pajak adalah yang 15% itupun dengan pembebasan dari kebutuhan dasarnya," katanya di Mangga Besar, Rabu sore (17/8/2022). 

Anies mengungkapkan, kebijakan penghapusan PBB bagi rumah di bawah Rp 2 miliar memberi pesan bahwa pajak bukan semata-semata sumber pendapatan. Pajak, kata dia, merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. 

baca juga:

"Dengan kebijakan ini kami ingin mengirimkan pesan kepada kita semua, mari kita ingatkan diri dari pemerintahan bahwa kita jangan melihat pajak semata-mata sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah tapi lihatlah pajak sebagai alat untuk membantu peningkatan kesejahteraan bagi rakyat," ungkapnya. 

Anies mengingatkan penarikan pajak di era penjajahan. Saat itu, pajak telah menyebabkan masyarakat menderita. Karena itu, momentum kemerdekaan RI Ke-77 jadi kesempatan untuk mendengungkan ulang fungsi pajak. 

"Apalagi di hari kemerdekaan seperti ini di era penjajahan, penjajah menetapkan pajak yang tinggi kepada rakyat membuat rakyat kita menderita lewat pajak yang dulu diberikan kepada kita kita semua di tanah air ini," ujarnya. 

Anies mengingatkan, momentum hari kemerdekaan harus dimaknai sebagai momentum melakukan perubahan mendasar. Khususnya di bidang pungutan pajak terhadap masyarakat. Sehingga tercipta keadilan bagi masyarakat. 

"Mari kita rayakan kemerdekaan dengan secara serius melakukan perubahan kebijakan yang dirasa memberikan rasa tidak adil. Dengan cara seperti ini kami berharap tujuan dari kemerdekaan yaitu keadilan sosial bisa tercapai," ungkap Anies. []