News

Anggota Pansus DPR Sebut Dana Otsus Papua Belum Efektif Tingkatkan Kesejahteraan

Dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun


Anggota Pansus DPR Sebut Dana Otsus Papua Belum Efektif Tingkatkan Kesejahteraan
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI, Guspardi Gaus menyampaikan, bahwa dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua (Papua dan Papua Barat) belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di tanah Papua.

Ia setuju dengan pendapat bahwa jangan memaknai otsus Papua sekedar faktor uang. Karena dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu juga digelontorkan anggaran Rp953 triliun untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dengan rincian dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp702,3 triliun dari 2005-2021 dan belanja kementerian/lembaga periode yang sama  Rp251,29 triliun.

"Artinya sudah lebih Rp1000 triliun dana dikucurkan dari berbagai sumber dana. Tetapi kenyataannya belum berhasil menciptakan percepatan pembangunan papua dalam berbagai sektor," kata Guspardi sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dalam keterangannya tertulis, Senin (31/5/2021).

Politisi PAN ini menyoroti data yang disampaikan Bappenas, dimana masih sangat minimnya alokasi dana pemprov dalam dua sektor. Di sektor pendidikan Papua baru mencapai 4,28 persen dan Papua Barat 3,52 persen. Kemudian sektor kesehatan Papua baru mencapai 7,43 persen dan Papua Barat 2,56 persen.

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan supervisi dan pendampingan agar pemerintah daerah dapat maksimal dalam merealisasikan dana di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Kemudian Dana Insentif Daerah (DID) yang telah di sediakan pemerintah seakan sia-sia dan belum dimanfaatkan oleh Kabupaten Kota di Papua. Ternyata 22 kabupaten di Papua dan 4 kabupaten di Papua Barat  belum menerima DID. Ini bukan belum optimal tetapi masih jauh dari memenuhi syarat," ungkapnya.

Bahkan, Guspardi pun mempertanyakan tentang kinerja pengelolaan dana otsus Papua yang masih buruk dan bermasalah.

Oleh karena itu, menurut Guspardi, penting bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat Papua dan memberikan perhatian pada hak dan harga diri orang asli Papua yang terpinggirkan dengan menyiapkan grand design komprehensif dan terintegrasi. Begitu juga reformasi tata kelola dana otonomi khusus dengan sistim pengawasan yang terpadu.

"Otsus Papua hendaknya dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat Papua bisa mengejar ketertinggalan dalam berbagai hal sebagaimana yang diharapakan dan didambakan rakyat di bumi cendrawasih itu," pungkasnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co