News

Anggota MPR Minta Agar GBHN dan RPJPN Dijadikan Referensi

Anggota MPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengungkapkan bahwa wacana munculnya PPHN mesti disikapi dengan penuh kehati-hatian.


Anggota MPR Minta Agar GBHN dan RPJPN Dijadikan Referensi
Anggota MPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin, Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Anggota MPR Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah dalam diskusi bertema ‘Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional’, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021). (MPR RI)

AKURAT.CO, Anggota MPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengungkapkan bahwa wacana munculnya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) mesti disikapi dengan penuh kehati-hatian.

Yanuar merasa selama ini pembahasan soal PPHN seperti menghadapi tembok yang tebal, kuat dan sangat tinggi.

"Yang saya lihat, pembahasan soal PPHN banyak menemui kebuntuan, karena hanya mengupas kulit luarnya. Semestinya, harus didalami ruang lingkupnya, pengaturannya seperti apa, dan substansinya bagaimana. Artinya, sangat tidak mudah mengelola wacana besar yang akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia ini,” kata Yanuar dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10/2021).

Yanuar menyebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan PPHN, yakni aspek makro politik dan aspek stabilitas nasional.

 "Ini harus dijaga betul, sebab ketika bola PPHN menggelinding, yang menggiring dan menendang bola tersebut bukan hanya pemain. Tapi, dalam keadaan tertentu dan ada kesempatan, dikhawatirkan penonton bahkan wasit akan ikut menendang," terangnya.

Yanuar mengaku, sendiri tidak tahu bagaimana caranya menerobos kebuntuan ini. Namun, ada satu hal yang bisa membangkitkan optimisme terkait PPHN ini yakni, secara historis bangsa ini pernah memiliki dan merasakannya di masa orde baru yaitu GBHN yang kemudian diubah di era reformasi menjadi RPJPN dan RPJMN. 

"Saya kira itu bisa dijadikan referensi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan bahwa  pembahasan soal PPHN ini sudah lama bergulir.  Hal ini berangkat dari perlunya negara ini memiliki arah yang jelas dalam rencana pembangunan nasionalnya.

“Jika pada saat ini bangsa ini mengangkat dan mengkaji soal perlunya muncul PPHN, maka pertanyaannya adalah model PPHN yang seperti apa.  Sebab, sebenarnya negara ini sudah memiliki perencanaan pembangunan nasionalnya, yakni GBHN pada masa orde baru dan pada era reformasi dengan RPJPN,” katanya.