News

Anggota Komisi VIII Usul Pemerintah Perkuat Peran dan Anggaran BNPB

Peran BNPB dalam menangani bencana masih lemah terutama dalam hal anggaran.


Anggota Komisi VIII Usul Pemerintah Perkuat Peran dan Anggaran BNPB
Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni dalam rapqt kerja dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/5/2021). (Youtube DPR RI)

AKURAT.CO, Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membahas Pengaturan Kelembagaan dan Anggaran dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Penanggulangan Bencana.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mengusulkan agar pemerintah memperkuat peran, dan menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga dalam menangani suatu bencana alam menjadi lebih maksimal.

Menurut Lisda, usulan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penanggulangan bencana di Indonesia.

“Komisi VIII mengusulkan penguatan BNPB. Kami melihat masih banyak kekurangan mulai dari perencanaan, sumber daya manusia, sistem kontrol dan informasi serta penganggaran,” ujar Lisda dalam raker tersebut di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/5/2021).

Politisi Partai NasDem ini menyampaikan, peran BNPB dalam menangani bencana masih lemah terutama dalam hal anggaran. Sehingga mengakibatkan kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat, padahal dengan anggaran tersebut juga dapat mengurangi risiko bencana.

Untuk itu, Lisda berharap tanggapan maupun aspirasi Anggota Komisi VIII DPR dapat diserap dengan baik, terutama usulan dalam memperkuat suatu kelembagaan salah satunya ialah BNPB.

"Jika sudah begini masyarakat akan bingung apalagi ketika bencana datang mereka tidak tahu harus apa, sehingga akan memakan korban jiwa. Padahal jika sosialisasinya tepat, risiko bencana akan dikurangi, bahkan juga menghilangkan," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan Syadzily menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 soal Penanggulangan Bencana dapat disahkan dalam rapat paripurna pada April 2021.

"Revisi Undang-Undang 24/2007 bisa diselesaikan pada masa persidangan ini. Kita harapkan tahun ini, bahkan pada April bisa disahkan di dalam rapat paripurna, itu target kami," kata Ace dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana 2021 secara virtual, Rabu (10/3/2021).[]

Arief Munandar

https://akurat.co