News

Anggota Komisi VIII Soroti Penambahan Anggaran Penanganan Karhutla

Rudi Hartono Bangun menyoroti pengajuan penambahan anggaran untuk menangani karhutla di tahun 2021 sebesar Rp1,084 triliun


Anggota Komisi VIII Soroti Penambahan Anggaran Penanganan Karhutla
Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait anggaran penanggulangan bencana, Selasa (16/3/2021). (DPR RI)

AKURAT.CO, Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun menyoroti pengajuan penambahan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2021 sebesar Rp1,084 triliun.

“Apakah sampai sebesar itu (anggaran) untuk menyiram kebakaran, sementara kebakarannya sekarang di mana? Mengapa tidak untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang dinaikkan (anggarannya), mengingat masalah ini yang sekarang menjadi prioritas," kata Rudi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Rudi mengungkapkan, BNPB diketahui masih memiliki tunggakan pembayaran penanganan karhutla sebesar Rp1,36 triliun kepada sektor swasta. Dana itu digunakan untuk penanganan karhutla sepanjang tahun lalu di enam provinsi di Indonesia. 

"Kenapa sampai vendor yang kelola helikopter air belum juga mendapatkan pembayaran. Kalau logika berpikir dengan anggaran sebesar ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) tidak menyetujuinya, ya sebab memang besar sekali. Anggaran Rp1 triliun itu besar, bisa jadi kota lahan kebakaran itu," tegasnya.

Selain itu, Rudi juga mempertanyakan penyaluran dana lembaga penanggulangan bencana itu bagi korban banjir dan gempa bumi yang diberikan BNPB kepada pemerintah daerah tingkat II. 

Padahal, lanjut Rudi, pemerintahan kabupaten/kota tersebut memiliki anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) masing-masing. Untuk itu, Kepala BNPB diminta untuk segera memperbaiki tata kelola dana bantuan.

“Siapa yang tahu dana tersebut sampai atau tidak. Saya mengalami sendiri, dimana beberapa waktu lalu dirinya memberitahu di daerah ada kebanjiran dan meminta disalurkan dana. Menurut anak buah Pak Doni (Kepala BNPB) sudah menyalurkannya dana ke daerah, tetapi beberapa hari kemudian korban kebanjiran mempertanyakan bantuan itu," bebernya.

Kemudian pada kesempatan itu, Rudi menyinggung soal dana kampanye protokol kesehatan yang memunculkan Ketua BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Dia mengaku, banyak menemui gambar Doni Monardo di jalan-jalan serta di televisi. Terutama, yang disorot yaitu layar yang menampilkan Doni Monardo di Jalan Thamrin, Jakarta.

“Saya kan waktu pulang lewat Thamrin itu melihat ada layar besar, ini kok gambar Pak Doni Semua. Siapa yang bayar pak, apakah dana iklan itu? Apakah mau nyalon atau apa itu pak? Terkait anggaran komunikasi publik, apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?," tandasnya.

Namun, Ketua BNPB Doni Monardo mengaku tidak tahu menahu adanya foto dirinya yang muncul dalam iklan-iklan di jalan raya hingga di televisi. Sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19, pihaknya menegaskan tidak pernah meminta secara khusus untuk dimunculkan dalam layar tersebut.[]

Erizky Bagus

https://akurat.co