News

Anggota Komisi IX Sebut Program JKP Kemnaker Bertentangan dengan UU Cipta Kerja

Anggota Komisi IX Sebut Program JKP Kemnaker Bertentangan dengan UU Cipta Kerja


Anggota Komisi IX Sebut Program JKP Kemnaker Bertentangan dengan UU Cipta Kerja
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/4/2021). (DPR RI)

AKURAT.CO, Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, membahas Grand design Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berdasarkan PP No.37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai penyelenggaraan Program JKP bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal itu tercermin dari sejumlah aturan resapan UU Cipta Kerja yang tertuang di PP yang diteken Jokowi pada Februari lalu. 

Dia menyebut, sejumlah aturan PP JKP yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja itu terkait kewenangan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang berkecimpung dalam hal teknis pelaksanaan program JKP. Hal itu diatur dalam Pasal 83 poin 1 UU Cipta Kerja versi 1.187 halaman. 

"Jadi ini tertulis dari UU Cipta Kerja. Namun ternyata pada Pasal 3 dari PP 37/2021 tentang JKP, dinyatakan bahwa JKP dilaksanakan oleh BPJS TK dan pemerintah pusat," ungkap Netty dalam Raker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/4/2021). 

"Nah menurut saya, kalau kita bicara tentang keberadaan pemerintah pusat, harusnya memang ada di ranah operasional program, kalau kita membaca seperti ini. Padahal itu tidak pernah ada, dan tidak pernah diamanahkan UU," sambungnya. 

Bagi Netty, pemerintah melalui Kemenaker harus bergerak sebagai regulator, pengawas, dan penegak aturan dalam pelaksanaan JKP, bukan sebagai pelaksanaan langsung. Karena itu, dia merasa, aturan PP JKP perlu diubah. 

"Kalau begini naskahnya antara UU Cipta Kerja dengan PP 37/2021, artinya PP 37/2021 perlu direvisi, terutama Pasal 3 yang menyebutkan keterlibatan pemerintah pusat, menurut saya ini perlu ditinjau ulang," terangnya. 

Tak hanya terkait kewenangan Kemenaker, Netty juga mencatat adanya tidak sinkron aturan sumber pendanaan JKP. Merujuk Pasal 82 poin 2 UU Cipta Kerja yang meresap Pasal 46 C UU 40 tahun 2004 tetang SJSN menyebutkan, iuran JKP dibayar o)eh pemerintah pusat. 

"Sementara ayat 4 dan 5 dari Pasal 11 PP 37/2021 mengatur adanya rekomposisi iuran dari JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan JKP selain dibayarkan pemerintah. Oleh karena itu, menurut saya aturan mengenai rekomposisi JKK dan JKM yang diatur oleh PP 37 tahun 2021 bertentangan dengan UU Cipta Kerja," ujar Politisi PKS itu.[]