News

Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tunjuk Kementerian/Lembaga Tangani TPPO

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai penanganan persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dilakukan secara komprehensif.

Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tunjuk Kementerian/Lembaga Tangani TPPO
Ilustrasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai penanganan persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dilakukan secara komprehensif. Sehingga, pemerintah perlu menunjuk kementerian/lembaga yang bertanggungjawab dalam penindakan hukum dan pencegahan perdagangan orang.

Langkah itu, menurut dia, agar langkah penindakan dan pencegahan TPPO tidak tumpang tindih antar-kementerian/lembaga. Sebab, selama ini ada 24 kementerian/lembaga yang diamanahkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dia menjelaskan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), ada 24 Kementerian dan Lembaga yang saling berkaitan.

baca juga:

"Harus ada pihak yang secara khusus ditunjuk penuh oleh pemerintah untuk bertanggungjawab dan berkomitmen dalam penindakan hukum serta pencegahan TPPO agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling mengkambinghitamkan," kata Nurhadi di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Menurut dia, banyaknya kementerian/lembaga tersebut menyebabkan ketika muncul kasus TPPO, kementerian/lembaga terkait masih saling berkoordinasi dan memerlukan waktu yang lama untuk penanganannya.

Selain itu, dia menilai, kementerian/lembaga mana yang paling bertanggungjawab atas kasus tersebut sehingga berpotensi saling lempar tanggung jawab yang berimplikasi pada kecepatan dalam penanganan hukum dan upaya pencegahannya.

Nurhadi menilai bagaimana mungkin Indonesia bisa fokus dalam penyelesaian masalah TPPO apabila kementerian/lembaga yang bertanggungjawab masih saling "lempar bola".

Namun demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mementukan kementerian/lembaga yang diberikan tugas dalam penanganan persoalan TPPO. []