AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay memberikan tanggapan terkait kenaikan upah minimum di berbagai daerah di Indonesia dengan besaran rata-rata 1.09%.
Saleh mengatakan bahwa permasalah UMP tersebut harusnya diputuskan melalui trilateral meeting yang melibatkan pemerintah, pekerja dan pengusaha.
"Sebetulnya saya merasa bahwa kalau untuk kenaikan UMP sebetulnya harus melalui tri lateral meeting. Mesti harus ada pembicaraan yang melibatkan pemerintah, para pekerja dan pengusahanya. Dengan adanya trilateral itu kemudian akan dicapai kesepakatan-kesepakatan," kata Saleh saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (22/11/2021).
baca juga:
Meski demikian, Saleh mengatakan bahwa kebijakan terkait UMP mustahil dapat memuaskan semua pihak. Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk dapat memoderasi kepentingan semua pihak termasuk kepentingan pekerja dan pengusaha.
"Memang tentu tidak semua memuaskan semua pihak. Berapapun misalnya kenaikan itu tentu para pekerja kita minta ditambah lagi. Begitupun dengan para pengusaha pasti dianggap agak susah di tengah situasi ekonomi yang sulit sekarang ini. Jadi semua ini harus dijaga bagaimana caranya supaya kepentingan pekerjanya dapat, kepentingan pengusahanya dapat. Nah yang melakukan itu siapa? Ya pemerintah, karena pemerintah ada di dalam trilateral meeting itu," tuturnya.
"Jadi saya kira itu yang harus kita tekankan," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menekankan supaya pemerintah bertindak moderat dan tidak berat sebelah antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja karena keduanya saling membutuhkan.
"Pemerintah ada di tengah. Pemerintah nggak boleh ke kiri nggak boleh ke kanan. Dia harus di tengah untuk jaga kepentingan pekerja, jaga kepentingan pengusaha. Bayangin kalo pengusahanya gak mau investasi, siapa yang rugi? Rugi pemerintah, rugi pekerja. Bayangin. kalo pekerjanya mogok dan ribut, yang rugi siapa? Ya kita semua rugi," ujar Saleh.
Terakhir, Saleh mengapresiasi pemerintahan khususnya Kemenaker dengan kebijakan kenaikan UMP meskipun belum memuaskan bagi pihak pekerja.
"Kemenaker khususnya tahun ini lebih progresif karena dia mencoba mengumumkan di depan. Kemenaker sudah coba menginisiasi di depan dan dia sudah memutuskan (rata-rata nasional) 1,9% kalo gak salah kan. Walaupun itu belum tentu memuaskan semua pihak. Sekali lagi untuk memuaskan semua pihak, itu nggak mudah. Susah. Kepentingannya banyak. Apapagi di tengah situasi ekonomi seperti sekarang. Susah nyari investor yang betul-betul tangguh di tengah situasi yang seperti ini," pungkas politisi PAN tersebut.[]
