News

Anggota Komisi III Minta JPU Beri Tuntutan yang Berat untuk Polisi Pemerkosa Gadis 16 Tahun

Arsul berharap agar elemen masyarakat sipil terutama di Malut juga mengawal kasus ini


Anggota Komisi III Minta JPU Beri Tuntutan yang Berat untuk Polisi Pemerkosa Gadis 16 Tahun
Ilustrasi Pemerkosaan (AKURAT.CO/Luqman Hakim Naba)

AKURAT.CO, Briptu II diduga telah memperkosa gadis berusia 16 tahun di Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut). Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar jaksa penuntut umum (JPU) mengenakan pasal dan tuntutan yang memberatkan.

"Kami meminta agar JPU mengenakan pasan dan tuntutan yang memberatkan. Komisi III akan memastikan bahwa proses hukum pidana dalam kasus ini akan dijalankan," tegas Arsul saat dihubungi AKURAT.CO, Kamis (24/6/2021).

Dia menjelaskan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika pelaku kejahatan seperti halnya penegak hukum maka hukum bahkan bisa ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal yang ditetapkan dalam KUHP.

Karenanya, Arsul berharap agar elemen masyarakat sipil terutama di Malut juga mengawal kasus ini dan jika ada proses yang menyimpang untuk disampaikan kepada Komisi III DPR RI.

"Komisi III mengatensi kasus ini dan mendapatkan penegasan dari Pimpinan Polri bahwa proses hukum terhadap pelaku akan berjalan," jelasnya. 

Diketahui, Briptu II diduga telah memperkosa gadis berusia 16 tahun di Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut).

Awalnya, Briptu iti dimintai tolong oleh keluarga korban yang sesama polisi untuk mencari korban. Briptu Nikmal diminta mengamankan si gadis yang tidak pulang-pulang. Briptu Nikmal menemukan si gadis dan membawanya ke Mapolsek Jailolo.

Di kantor itu, dini hari, Briptu Nikmal malah memperkosa korban. Korban juga diancam agar tidak melaporkan peristiwa ini. Akhirnya, Briptu II ditangkap personel Polda Maluku Utara. Kini, Polri memecat Briptu II yang bernama Nikmal Idwar.

Pemberhentian tidak hormat terhadap Briptu Nikmal sudah sesuai dengan Pasal 7, 8, dan 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Untuk proses pemberhentian tidak hormat, Polda Maluku Utara dan Divisi Propam Polri akan memprosesnya.[TIM]