News

Anggota Komisi I Pastikan RUU PDP Jamin Hak dan Privasi Masyarakat di Era Digital

Setiap orang harus mempunyai skill dasar seperti pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoaks


Anggota Komisi I Pastikan RUU PDP Jamin Hak dan Privasi Masyarakat di Era Digital
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah (dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah memastikan kehadiran Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang rancangannya sedang dibahas pemerintah dan DPR adalah untuk menjamin hak dan privasi masyarakat di era digital.

"Teknologi komunikasi, internet dan media sosial dapat memberikan kabar dan informasi dengan cepat namun juga yang membuat berita bohong menyebar dengan cepat," ungkap Taufiq dalam keterangan tertulis, Minggu (26/9/2021).

Selain itu, Taufiq menyarankan perlu meningkatkan kemampuan literasi digital untuk mencerdaskan masyarakat. Kemudian, lanjut Taufiq, diperlukan digital skill, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

"Dibutuhkan juga digital safety, yaitu kemampuan dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kegiatan sehari-hari," paparnya dalam Webinar yang digelar bersama Aptika Kominfo. 

"Kita harus memiliki kemampuan untuk menyadari, mencontohkan, menyeseuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata Kelola etika berinternet (digital ethic)," sambungnya.

Taufiq mengatakan, setiap orang harus mempunyai skill dasar seperti pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoaks.

Dia menyebut, pengetahuan dasar untuk berinteraksi dan berpartisipasi di ruang digital dan pengetahuan dasar tentang transaksi elektronik di ruang digital dan terakhir, dibutuhkan digital culture, yaitu kemampuan dalam membaca, menguraikan dan membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

"Kita harus menumbuhkan pengetahuan dasar yang mendorong perilaku yang mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Beberapa jenis kriminalitas dari bocornya data pribadi yaitu, telemarketing, phising-scamming, pembobolan akun, pembajakan akun pinjaman online dan dipakai oleh jaringan radikal dan teror," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR membuka peluang untuk memperpanjang masa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) apabila RUU itu belum selesai dalam Masa Sidang I Tahun 2021-2022 ini.

Dasco mengatakan, pembahasan RUU PDP dapat diperpanjang untuk satu kali masa sidang karena poin-poin yang perlu dibahas sudah berkurang.

"Kalau pun toh belum selesai, karena tinggal enggak banyak lagi pointers-pointers yang dibahas, kita akan perpanjang minimal satu kali masa sidang lagi harus sudah selesai," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/9/2021), dikutip dari keterangan video.