News

DPR Ingatkan KPU Independen Saat Lakukan Verifikasi Administrasi Parpol

"Harus membebaskan diri dari tekanan siapa pun"


DPR Ingatkan KPU Independen Saat Lakukan Verifikasi Administrasi Parpol
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap independen dan tegas dalam melaksanakan setiap proses verifikasi administrasi dan faktual guna menentukan partai politik yang berhak maju sebagai peserta Pemilu 2014. 

"Harus membebaskan diri dari tekanan siapa pun dan membuat keputusan yang tegas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan," tegas Guspardi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/8/2022).

Legislator PAN mengatakan, keputusan KPU harus didasarkan atas hasil verifikasi, yakni partai politik yang memenuhi persyaratan, bukan karena tekanan dari pihak tertentu. 

baca juga:

Berapapun jumlah parpol yang lolos sebagai peserta pemilu legislatif mesti diputuskan sesuai dengan kriteria yang diamanatkan dalam UU pemilu (UU no 7 tahun 2007, juga mesti transfaran dan akuntabel. 

"Hanya partai-partai politik yang benar-benar memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang diputuksan bisa menjadi peserta pemilu legislatif yang akan diumumkan pada 14 Desember 2022 mendatang," katanya.

Terlebih itu, Guspardi mengapresiasi KPU yang telah menyelesaikan tahap awal proses pendaftaran partai politik dan KPU telah mengumumkan jumlah partai politik yang mendaftar sebanyak 40 Parpol.

Dia menginginkan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut bersikap profesional dan tidak diskriminatif terhadap calon peserta Pemilu. Apalagi saat ini terdapat tiga kategori calon peserta pemilu, yaitu partai yang lolos ke DPR dalam pemilu terdahulu, partai yang tak lolos ke DPR, dan partai yang baru mendaftar sebagai peserta pemilu. 

"Bagi parpol baru dan tidak  memiliki kursi di DPR RI harus melalui verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Berbeda dengan partai pemilik kursi di DPR yang tidak perlu lagi menjalani verifikasi faktual tetapi cukup verifikasi administrasi," pungkasnya.[]