Ekonomi

Anggota DPR: Pemerintah Harus Prioritaskan Pemulihan UMKM

salah satu sektor yang terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19 adalah sektor UMKM yang mayoritas bergerak pada skala kecil


Anggota DPR: Pemerintah Harus Prioritaskan Pemulihan UMKM
Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo menjadi pembicara dalam diskusi dwibulanan INDEF yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (13/8/2018). Pada topik pembicaraan hari ini, mereka membahas 'Mau Kemana Industri Hasil Tembakau Pasca PMK 146/2017?'. Diskusi ini bertujuan untuk mencari perspektif, solusi dan alternatif kebijakan yangb proporsional dan berkeadilan, agar peran strategis keberlanjutan Industri Hasil Tembakau (IHT) tetap optimal. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kota Bogor Andreas Eddy Susetyo menyampaikan, salah satu sektor yang terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19 adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mayoritas bergerak pada skala kecil, dengan modal yang juga sangat minim.

Ia menambahkan, pembatasan aktivitas yang sempat dilakukan dan juga perlambatan ekonomi, berimbas pada ketahanan UMKM.

Namun sektor UMKM inilah yang paling berperan menguatkan roda pertumbuhan ekonomi secara nasional, karena UMKM ada di seluruh Indonesia.

"Pemerintah harus memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97% dari total angkatan kerja atau 116,9 juta tenaga kerja," ucap Andreas melalui lansiran laman resmi DPR RI. 

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Khusus untuk dukungan terhadap UMKM, telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp184,83 triliun.

"Dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan Restrukturisasi Kredit," ungkapnya.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi terkait dengan dukungan Bank Indonesia kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Barat agar naik kelas dan menjadi juara di region.

Selain itu, Komisi XI DPR RI juga ingin mengetahui langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia Kota Bogor untuk terus mencetak pelaku UMKM berkualitas melalui program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI), serta sektor-sektor yang mendominasi sektor UMKM di Kota Bogor untuk mengetahui growth mayoritas UMKM pada setiap sektor dan juga sektor-sektor yang perlu dikembangkan ke depannya.

"Kami juga ingin mendapatkan informasi terkait dengan dukungan BI terhadap UMKM yang belum melek teknologi tetapi memiliki daya saing produk yang bagus dan dukungan kepada pelaku UMKM yang berada di lokasi daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta akses internet," pungkasnya.[

Sumber: DPR RI