News

Politisi Demokrat Nilai Pasal Pehinaan Presiden Berdampak Pada Kebebasan Berpendapat

"Menjadi hal yang lumrah dan biasa saja ketika rakyat terus bersuara"


Politisi Demokrat Nilai Pasal Pehinaan Presiden Berdampak Pada Kebebasan Berpendapat
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto. (AKURAT.CO/Dedi Ermansyah)

AKURAT.CO,  Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai jika Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam draf Rancangan kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) perlu menjadi pertimbangan.

Karena menurut Didik, konsekuensi Negara Hukum yang Demokratis seperti di Indonesia, seperti kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab menjadi salah satu hak yang harus dihormati dan dijamin sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

"Menjadi hal yang lumrah dan biasa saja ketika rakyat terus bersuara dan mengkritik keras untuk perbaikan. Tidak perlu sensitif berlebihan, dengarkan saja dan lakukan perbaikan," terang Didik saat dihubungi AKURAT.CO, Sabtu (12/6/2021).

Dia menjelaskan, sebagai bagian penting partisipasi publik dalam ikut mengawal jalannya pemerintahan adalah ikut serta melakukan pengawasan termasuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif dan bertanggung jawab.

"Dalam konteks ini maka tidak ada terhindarkan munculnya kritik terhadap setiap institusi dan pejabat penyelenggara negara termasuk Presiden dan wakil rakyat," singgungya.

Dengan demikian, dia khawatir RUU tersebut dapat berpotensi munculnya ketidakpastian hukum akan terus terjadi, padahal putusan MK bersifat final dan binding.

"Dalam perspekstif konstitusionalitas pasal penghinaan presiden dalam KUHP sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ada putusan MK yang sudah dibatalkan, kemudian dibangkitkan lagi bisa menimbulkan krisis konstitusi. Dibatalkan, kemudian dimunculkan, lalu diuji kembali. Bisa jadi dibatalkan lagi," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, RUU KUHP yang mengatur soal penindakan orang yang menghina Presiden dan Wakil Presiden melalui media sosial, kini tengah dibahas oleh pemerintah.  Selain terhadap presiden dan wakilnya, orang yang menghina lembaga negara seperti DPR melalui media sosial, juga akan terjerat aturan tersebut.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co