Ekonomi

Anggota DPR Ini Klaim Optimis UU Cipta Kerja Tingkatkan Penerimaan Sektor Pajak

Bank Dunia mencatat rasio pajak Indonesia paling rendah dibandingkan negara berkembang lain


Anggota DPR Ini Klaim Optimis UU Cipta Kerja Tingkatkan Penerimaan Sektor Pajak
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO Bank Dunia mencatat rasio pajak Indonesia paling rendah dibandingkan negara berkembang lain (emerging and developing market economies/ EMDEs).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara dengan skor kemudahan berusaha 67,96 pada tahun 2020 yang cenderung stagnan dari tahun 2019.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan adanya optimisme melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor Perpajakan.

Bahkan, dirinya mengutarakan Indonesia tengah bersiap menjadi negara maju dengan pendapatan per-kapita masyarakat yang tinggi pada 2045. Ini disampaikannya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan tema acara “UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan”.

“Diaturnya klaster perpajakan di dalam UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja seiring dengan tantangan bonus demografi kita di masa mendatang, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, dan meningkatkan kepastian hukum. Terlebih di situasi pandemi seperti ini kita harus dapat segera memulihkan ekonomi kita,” kata Eriko saat menghadiri acara tersebut di Kantor Pusat DJP, melansir laman DPR RI, Jakarta. 

Melalui UU Cipta Kerja ini, Eriko yang juga merupakan Ketua DPP PDI-Perjuangan menjelaskan bahwa terdapat klaster Perpajakan yang memuat 4 Pasal yang secara langsung mengubah UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pertambahan Nilai (PPn), dan UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan tersebut, Eriko mendesak perlu diaturnya kebijakan baru guna melakukan perbaikan secara struktural dan fundamental.

Pertama, melalui penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dalam dan luar negeri selama diinvestasikan di Indonesia. Kedua, dengan penyusunan tarif PPh Pasal 26 atas Bunga. Ketiga, penghasilan WNA dan SPFN hanya atas penghasilan dari Indonesia.

Selanjutnya, relaksasi hak perkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak. Kemudian, penyesuaian sanksi administrasi dan imbalan bunga.