Ekonomi

Anggota DPR: Holding BUMN Ultra Mikro Jadi Penawar Oligarki Grup Besar

Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menilai holding ultra mikro jadi penawar oligarki grup debitur besar


Anggota DPR: Holding BUMN Ultra Mikro Jadi Penawar Oligarki Grup Besar
Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno saat memaparkan materi dalam diskusi Dialektika Demokrasi diruang Pressroom, Nusantara III, Komplesk Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018). Diskusi ini mengambil tema (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Komisi XI DPR RI berpendapat pembentukan holding ultra mikro akan menjadi penawar dari kredit bermasalah ke sektor korporasi dan oligarki debitur besar.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno menyampaikan pelaku UMKM memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi nasional. Kinerja debitur segmen ini bahkan mampu lebih baik dalam menjaga kestabilan bank yang mendukungnya.

Sayangnya, segmen ini justru sering dijadikan tameng dalam rencana bisnis dan politik tanpa banyak mendapat realisasi kerja.

"Ini maksudnya baik, agar sektor UMKM jangan hanya dijadikan barang dagangan dalam fit proper test direksi, serta dalam rapat formal untuk menunjukkan formalitas keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Namun di lain pihak, kredit yang bermasalah ke sektor korporasi dan oligarki atau group debitur tetap besar," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (4/2/2021).

Hendrawan juga meyakini bila sektor UMKM bisa dilayani dengan efisien dan efektif, maka proses marjinalisasi ekonomi rakyat bisa dihentikan.

"Rakyat kecil tidak boleh jadi mangsa predator finansial yang buas terus," imbuhnya.

Seperti yang diberitakan, Kementerian BUMN memang berencana membentuk holding ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Tujuan pembentukan holding tersebut untuk mengakselerasi akses keuangan UMKM.

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI pada Selasa (2/2/2021) lalu, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan perseroan memiliki rencana untuk melawan rentenir yang dihadapi pelaku UMKM nasional.

Terlebih, menurut data internal BRI ada sekitar 5 juta pelaku UMKM masih terpaksa mengambil pinjaman berbahaya tersebut hanya karena proses pencairannya yang cepat.