News

Anggota DPR: 102 Orang Meninggal Dunia, Hari Ini, Entah Sore atau Malam, Kiranya Keluar Sebuah Kebijakan dari Istana


Anggota DPR: 102 Orang Meninggal Dunia, Hari Ini, Entah Sore atau Malam, Kiranya Keluar Sebuah Kebijakan dari Istana
Politisi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan (AKURAT.CO/Muhlis)

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mendesak pemerintah segera memberlakukan lockdown agar penyebaran Covid-19 ke daerah-daerah tidak semakin merajalela.

"Lockdown segera!" demikian tweet sekretaris jenderal Partai Demokrat itu untuk menyuarakan lockdown yang disampaikan pada 27 Maret lalu melalui akun Twitter @hincapandjaitan.

Desakan agar pemerintah segera mengambil kebijakan lockdown juga disuarakan oleh banyak kalangan. Tetapi, pemerintah penuh perhitungan dengan tidak merespon desakan secara terburu-buru. Ketika itu, pemerintah masih mengedepankan opsi agar masyarakat menerapkan prinsip social distancing, seperti work from home juga belajar dari rumah.

Tetapi Hinca juga tokoh-tokoh lain, tidak henti-hentinya mendorong pemerintah. Kemarin, Hinca mengutip data dari pemerintah untuk menunjukkan jumlah korban Covid-19 bertambah terus. 

"102 meninggal dunia. Hari ini, entah sore atau malam, kiranya keluar sebuah kebijakan (dengan nama apapun, jika memang alergi pada sebutan lockdown) dari istana. Jika memang telinga istana tak mampu tampung kritik, setidaknya para tuan mampu berpikir kritis. Kita sudah krisis," kata Hinca.

Dalam hal memutuskan langkah preventif, Hinca memuji kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang sudah lebih menerapkan lockdown tingkat lokal.

"Kita bisa belajar dari Bupati Simalungun, JR Saragih, yang bikin keputusan bijak. Lockdown tingkat Nagori (desa) Bangun Panei. Arahannya jelas, perintahnya terukur, momentumnya pas, koordinasinya tepat. semoga niat mulia ini bisa membantu rakyat dari wabah Covid-19. #HabonaranDoBona," katanya. 

Merespon perkembangan di masyarakat, pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang karantina kewilayahan yang akan membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, dan membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama.

“Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut Karantina kewilayahan. Besok itu akan diatur, kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan, apa syaratnya, kemudian apa yang dilarang dilakukan, dan bagaimana prosedurnya agar ada keseragaman policy tentang itu,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD dalam video conference di Jakarta.

Menurut Mahfud nantinya yang karantina kewilayahan tersebut Kepala Gugus Tugas Provinsi kepada Kepala Gugus Tugas Nasional. Kemudian, Kepala Gugus Tugas Nasional akan berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait, karena karantina kewilayahan itu terkait dengan kewenangan beberapa menteri. Misalnya tentang perhubungan maka harus berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan atau soal perdagangan harus berkoodinasi dengan Menteri Perdagangan.

“Nanti secepatnya sesudah itu keputusan akan diambil satu daerah boleh melakukan Karantina wilayah atau tidak,” katanya dalam situs polkam.go.id.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa di antara yang akan dibatasi itu tentu saja tidak boleh ada penutupan jalur lalu lintas terhadap mobil atau kapal yang membawa bahan pokok karena itu menyangkut kebutuhan pokok. Kemudian, toko-toko, warung-warung dan supermarket yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari juga tidak bisa ditutup, tidak bisa dilarang untuk dikunjungi, tetapi tetap akan dalam pengawasan yang ketat oleh pemerintah.

“Menurut UU harus ada PP, karena begitu kita melarang, Anda lihat di masyarakat sendirikan ada yang setuju, ada yang tidak. Menurut Pasal 10 UU Nomor 6 Tahun 2018 harus diatur dengan peraturan pemerintah, tidak lama juga, dan sekarang langkah-langkah yang sifatnya kebijakan untuk membatasi gerak itu, misalnya harus bekerja di rumah, tidak boleh berkerumun, kan sudah ditegakkan aturan-aturan itu. Nanti kalau kita langsung iya, melanggar UU namanya, bisa digugat juga ke pengadilan karena di masyarakat pun seperti Anda sendiri, di wartawan juga beda-bedakan menanggapi itu, tidak sama,” kata Mahfud.

“Oleh sebab itu harus ada yang mengatur. Siapa yang mengatur itu? Peraturan pemerintah. Kita akan berusaha secepatnya, terus sekarang langkah-langkah yang sifatnya kebijakan kasuistis sudah dilakukan oleh pemerintah daerah karena kita sudah melakukan Teleconference untuk mengoordinasikan itu,” Mahfud menambahkan. []