News

Anggota Dewas Akui Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah

Ternyata pihak Dewas KPK selama ini tidak pernah dilibatkan terkait proses TWK


Anggota Dewas Akui Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah
Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris (Twitter/sy_haris)

AKURAT.CO Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengakui bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawainya bermasalah.

Ini merupakan pendapat pribadi Haris dan bukan mewakili Dewas KPK secara keseluruhan.

"Saya pribadi berpendapat bahwa TWK bagi pegawai KPK memang bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai," ujar Haris lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (10/5/2021).

Haris yang juga merupakan peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menegaskan dirinya tidak bisa mewakili suara para rekannya sesama Dewas KPK.

Apalagi, pihak Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Saya tidak bisa mewakili suara Dewas (5 orang). Apalagi Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai dan juga skema tes wawasan kebangsaan," ucap Haris.

Untuk diketahui, TWK sendiri merupakan salah satu syarat agar pegawai KPK beralih menjadi ASN.

Dari total 1.351 pegawai KPK yang menjadi peserta tes, 75 orang diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga terancam gagal jadi ASN.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sendiri sebelumnya mengatakan bahwa dalam proses TWK, tidak ada pegawainya yang dipecat akibat dinyatakan tak lulus asesmen tersebut.

"Kami hanya mengumumkan hasil TWK, dan tidak ada pemecatan kepada siapapun pegawai KPK," ucap Ghufron saat dikonfirmasi, Minggu (9/5/2021).

Ghufron memastikan tidak akan lepas tanggung jawab terkait 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat atau gagal lulus menjadi ASN. 

Nantinya, KPK akan berkoordinasi dengan pihak Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan langkah administratif terhadap mereka.

"Kami tegaskan bahwa langkah lebih lanjut akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN, baik yang memenuhi syarat bagaimana langkah administratifnya lebih lanjut serta termasuk yang tidak memenuhi syarat," sambung Ghufron.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co