News

Anggaran Pemilu 2024 Naik Tiga Kali Lipat, Komisi II Bakal Lakukan Perhitungan Ulang

Guspardi Gaus mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) akan dilakukan perhitungan ulang.


Anggaran Pemilu 2024 Naik Tiga Kali Lipat, Komisi II Bakal Lakukan Perhitungan Ulang
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) akan dilakukan perhitungan ulang.

Menurut Guspardi, ada tiga prinsip dalam penganggaran, yakni rasional, objektif, dan efisien atau efektif. 

"Kita akan segera melakukan konsinyering antara Komisi II , Pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk membahas lebih lanjut mengenai anggaran ini," kata anggota Baleg DPR RI itu dalam keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Guspardi menjelaskan, lonjakkan anggaran ditingkatkan lebih dari tiga kali lipat dari 2019 untuk pembiayaan honor petugas Pemilu, infrastruktur kantor, hingga operasional kendaraan.

"Usulan KPU, anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp86,2 triliun. Disitulah (usulan anggaran KPU) terjadi lonjakan," ungkapnya.

Guspardi mengatakan, dalam sebuah diskusi Meja Bundar beberapa hari lalu, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, 70 persen dari total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 86,2 triliun. 

Jika dikalkulasi, lanjut Guspardi, berarti lebih Rp60 triliun tersedot hanya untuk honorarium. Sebab KPU mengusulkan honor petugas badan ad hoc sesuai upah minimum regional (UMR) di daerah masing-masing.

"Honor dari PPS, PPK, KPPS dan lain-lain, diusulkan dinaikkan sesuai UMR dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan," katanya.

Selain itu, Guspardi menambahkan, melonjaknya anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU, juga untuk pengadaan infrastruktur kantor yang bernilai sekitar Rp3,2 triliun.

Namun menurutnya, KPU tidak harus membangun kantor baru. KPU bisa memakai gedung dan/atau gudang yang tidak dipakai pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan provinsi.

"Kenapa KPU tidak melakukan pendekatan  kepada Pak Menteri Dalam Negeri yang merupakan Pembina Kepala Daerah sebagai fasilitator untuk  mengkomunikasikan kepada kepala daerah, agar pengadaan kantor itu bisa dipinjamkan dari kepala daerah," tuturnya.

"Lalu pengadaan mobilitas yang jumlahnya kalau tidak salah Rp287 M. Nilainya juga tidak sedikit kan. Kenapa juga tidak dimanfaatkan cara lain atau memanfaatkan mobil yang sudah ada," imbuhnya.

Untuk itu, Guspardi meminta agar KPU dapat kreatif dan inovatif dalam merencanakan anggaran. Juga memperlihatkan kepekaan dengan kondisi pandemi Covid-19.

"Kondisi ekonomi yang belum pulih  harus juga menjadi pertimbangan KPU dalam mengusulkan anggaran Pemilu serentak 2024," pungkasnya.[]