AKURAT.CO Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan agar penggunaan anggaran program pengentasan kemiskinan tidak dihabiskan hanya untuk studi banding maupun rapat.
"Imbauan Menteri PAN-RB (yang mengatakan) terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya itu biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot (anggaran pengentasan kemiskinan) saya kira wajar. Dan kita memang itu jangan sampai itu terlalu ke sini (anggaran perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran," jelas Wapres di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, sebelumnya menyebut anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp500 triliun banyak habis untuk rapat dan studi banding.
baca juga:
"Kan penanggulangan kemiskinan itu ada dua, yang satu perlindungan sosial supaya jangan sampai lebih turun lebih jauh, mereka bisa survive. Kedua adalah pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua hal itu memang besar dan tersebar di dalam berbagai kementerian lembaga," kata Wapres.
Namun, anggaran pengentasan kemiskinan juga meliputi koordinasi program dan konvergensi anggaran.
"Anggaran ini kan jangan sampai masing-masing menjalankan sendiri-sendiri tapi ada konvergensi, sehingga anggaran itu efektif," ujar Wapres.
Apalagi pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 hingga mencapai nol persen.
"Karena anggarannya sudah cukup besar maka kinerja yang (harus) lebih efektif, ini mungkin yang harus dibenahi," kata Wapres.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah tetap berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah efektif dan terobosan serta membuat sasaran prioritas dimana tingkat kemiskinan masih tinggi.
"Ini kan kita sudah ada 12 provinsi yang menjadi sasaran karena kita masih tetap inginkan supaya 2024 itu (kemiskinan ekstrem) nol persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa ada pandemi itu memang terhambat, sehingga memang lebih berat tapi masih sisa waktu ini akan kita genjot terus," jelas Wapres yang juga Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Seperti dilansir Antara, data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau meningkat 0,03 persen poin dibandingkan Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin dibandingkan September 2021.
Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang dibanding September 2021.
Garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00 per kapita per bulan. Dengan perhitungan pada September 2022 secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga maka garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.324.274,00 per rumah tangga miskin per bulan.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada 2024. Tahun 2023-2024 pemerintah memfokuskan pengentasan kemiskinan pada 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya sebesar 2,3 hingga 3 persen.
