News

Anggaran Bengkak hingga Gunakan APBN, Ini 5 Kritik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Selama proses pembangunan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menghadapi sejumlah kritik dari berbagai pihak. 


Anggaran Bengkak hingga Gunakan APBN, Ini 5 Kritik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Proyek pembangunan kereta cepat yang sedang dalam tahap pengerjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga kini masih terus dalam tahap pembangunan. Proses penyelesaiannya pun diklaim masih sesuai jadwal dengan jadwal operasional mulai akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 mendatang. Namun, selama proses pembangunan, proyek kereta cepat ini terus menghadapi sejumlah kritik dari berbagai pihak. 

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan deretan kritik yang dilontarkan kepada proyek kereta cepat ini. 

1. Investasi bengkak

Sejak perencanaannya di tahun 2015 silam, proyek kereta cepat ini terus menuai berbagai polemik. Salah satunya adalah karena nilai investasinya yang bengkak dari Rp86,5 triliun menjadi Rp114 triliun. Bahkan, nilai investasi proyek Indonesia-China ini terus membengkak lebih dari nilai yang ditawarkan oleh Jepang di awal perencanaan proyek. 

baca juga:

2. Gunakan APBN

Kereta Cepat Jakarta-Bandung diklaim akan mangkrak jika tidak segera mendapatkan dana segar. Pemerintah pun memutuskan untuk menyuntik proyek yang dinaungi PT KCIC tersebut dari dana APBN. Namun, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengkritik keputusan tersebut dan menyarankan agar APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional daripada untuk membiayai proyek kereta cepat tersebut. 

3. Tidak memiliki urgensi serius

Anggota Komisi 1 DPR RI, Fadli Zon, juga menyampaikan kritik terhadap proyek tersebut. Menurutnya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak memiliki urgensi yang serius. Ia juga menambakan bahwa pemerintah seolah memaksakan hingga akhirnya banyak masalah timbul. Fadli Zon juga menyebutkan untuk segera melakukan investigasi serius dalam proyek kereta cepat ini. 

4. Pertanyakan studi kelayakan

Hingga kini, dana investasi kereta cepat ini telah mengalami pembengkakan sebanyak tiga kali dengan nilai mencapai Rp27 triliun. Pembengkakan pertama terkait asuransi, kedua terkait geologi dan geografi, dan ketiga terkait banjir. Mengenai hal ini, Rachmat Gobel juga menyatakan kritikannya. Ia mempertanyakan studi kelayakan yang telah dilakukan oleh China di awal proyek ini. Seharusnya, berbagai kendala tersebut telah dihitung. 

5. Dinilai sebagai ambisi

Sejumlah pihak juga mengkritik terkait penggunaan APBN untuk membiayai proyek kereta cepat ini padahal sebelumnya pemerintah menegaskan tidak akan ikut campur dalam investasi. Pihak Demokrat menyatakan bahwa keputusan tersebut memperjelas inkonsistensi kebijakan, sementara disebutkan rakyat tidak butuh. Sedangkan Rocky Gerung, juga menambahkan bahwa proyek ini hanya sebagai wujud ambisi dari Presiden Joko Widodo. 

Selain itu Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.[]