News

Aneh Bin Lucu Kalau Partai Tidak Usung Ketum Jadi Capres

Untuk apa berpartai kalau pada akhirnya partai hanya sebatas kendaraan bagi orang lain.


Aneh Bin Lucu Kalau Partai Tidak Usung Ketum Jadi Capres
Pengamat Politik, Adi Prayitno dalam diskusi Indonesian Public Institute (IPI) menyelenggarakan diskusi: Potensi Ancaman dan Kerawanan Pemilu Serentak 2019 di Cikini Raya No.75 1 2 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Pengamat politik Adi Prayitno mendorong ketua umum partai politik sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Agak aneh kalau partai tidak bisa mengusung ketua umum mereka sebagai capres atau cawapres. Untuk apa berpartai kalau pada akhirnya partai hanya sebatas kendaraan bagi orang lain. Lucu bagi saya," kata Adi saat menjadi pembicara dalam talkshow LKI bertajuk Membaca Arah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Studio MPO Cikajang, Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu lantas mencontohkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PAN dan PPP. Apapun judulnya, kata dia, harga mati baik bagi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, maju menjadi calon.

baca juga:

"Persoalan nanti siapa yang akan endingnya diputuskan maju, itu lain hal yang penting jadikan dulu barang," katanya.

Mereka, sebut Adi, tidak perlu khawatir karena elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang rendah. Pasalnya, jika perolehan suara ketiga partai dikonversi menjadi suara capres, maka potensi dan peluang untuk menang terbuka lebar.

"Karena kalau dilihat dari kalkulasi politiknya, Golkar ini kan 12,8 persen. Kalau suara Pak Airlangga yang dinilai tidak terlampau signifikan di survei dikonversi menjadi suara Golkar kan luar biasa," tutur pengajar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Begitupun dengan Suharso. Meski saat ini elektabilitasnya menurut hasil survei tidak signifikan, namun bila perolehan suara PPP pada Pemilu 2019 dikonversikan ke elektabilitas Suharso maka ia memiliki elektabilitas 4,8 persen.

"Ditambah suara PAN yang 6,43 persen, kan itu luar biasa. Kalau ditotal antara jumlah suara perolehan Pileg 2019 lalu yang tergabung dalam KIB itu kan plus minus 24 sekian persen," demikian kata Adi Prayitno.[]