News

Andi Arief Usulkan Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Direkonsiliasi

Politisi Partai Demokrat Andi Arief usulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rekonsiliasi.


Andi Arief Usulkan Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Direkonsiliasi
Andi Arief, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat (Twitter/andiarief__)

AKURAT.CO,  Politisi Partai Demokrat, Andi Arief berpandangan, persidangan kasus kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab bukan murni sebagai penegakan hukum, melainkan hanya untuk mengadili Rizieq Shihab secara pribadi. 

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar situasi semakin damai dan menjadi peringatan bagi semua masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan rekonsiliasi. 

"Baru selesai webinar tentang pengadilan HRS : Hukum atau Politik? Saya mengusulkan agar situasi makin damai dan legacy pak Jokowi bagus buat semua rakyat adalah dengan melakukan Rekonsiliasi," ujar Andi Arief sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari akun Twitter @Andiarief__, Minggu (18/4/2021). 

Menurutnya, cara rekonsiliasi nantinya lebih baik, ketimbang melanjutkan persidangan yang mengadili Rizieq Shihab, Syahganda dan Jumhur. 

"Lebih bagus pak Jokowi melakukan Rekonsiliasi, ketimbang melanjutkan persidangan yang timpang terhadap HRS, Syahganda, Jumhur dan lain-lain," tandasnya. 

Sebelumnya, Andi Arief juga menyebut tersangka kasus kerumunan di Petamburan Rizieq Shihab merupakan tahanan politik yang layak dibebaskan. Selain Rizieq Shihab, Andi juga mengatakan Syahganda dan Jumhur Hidayat adalah orang-orang yang dipenjara akibat ketidakadilan. 

"Keberagaman itu bukan berarti bebas memenjarakan siapapun dengan cara apapun. Sekali lagi keadilan adalah payung keberagaman. Penjara HRS, Syahganda, Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Mereka tahanan politik yang layak dibebaskan," terangnya. 

Habib Rizieq Shihab dijerat dengan tiga pasal sekaligus terkait pelanggaran kerumunan dan protokol kesehatan (prokes) di Petamburan (Jakarta Pusat), Megamendung (Kabupaten Bogor), dan hasil tes usap Rumah Sakit Ummi (Kota Bogor). 

Sementara, Syahganda dituntut Jaksa penuntut umum (JPU) penjara enam tahun terkait pelanggaran Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1946. Syahganda merupakan terdakwa pertama yang dituntut tinggi terkait kasus hoaks. 

Jumhur Hidayat didakwa jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan. Jumhur, menurut jaksa, menyebarkan kabar bohong itu lewat akun Twitter pribadinya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu