Ekonomi

Ancaman Rugikan Negara, Misbakhun Ingin Pengawasan Ketat Penyaluran Subsidi BBM dan Elpiji


Ancaman Rugikan Negara, Misbakhun Ingin Pengawasan Ketat Penyaluran Subsidi BBM dan Elpiji
Anggota Komisi XI fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun saat bertanya kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Dalam uji kelayakan dan kepatutan ini, Juda Agung memaparkan pentingnya kebijakan moneter dan makroprudensial dalam penyelamatan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk saat ini Juda Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur dan jug (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan masalah  paling mendasar yang harus segera diperbaharui dalam kebijakan subsidi BBM adalah penyaluran yang harus diawasi agar tidak terjadi kebocoran dan berakibat pada kerugian negara.

Menurut Misbakhun, pengawasan terhadap implementasi kuota BBM di lapangan harus sesuai dengan batasan regulasi dan aturan yang berlaku.

“Jangan sampai alokasi anggaran untuk subsidi harus meningkat tajam dalam realisasinya karena masyarakat yang ekonominya sejahtera justru mampu mengaksesnya secara besar-besaran,” serunya.

Lebih lanjut legislator dari Fraksi Golkar ini menyebutkan perlu adanya pengawasan ketat mengenai hasil audit BPK terhadap penyaluran subsidi BBM dan gas elpiji. Mengingat jika sampai terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tak bertanggung jawab, maka akan berpotensi merugikan negara.

Terlebih, anggaran subsidi yang mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun selama satu dekade terakhir harus bisa dipastikan pengawasannya dan efektivitasnya agar tepat sasaran maupun tepat manfaat.

“Kalau subsidi yang sudah dialokasikan ini masih jauh dari target untuk mensejahterakan rakyat, maka perbaikan menjadi suatu keniscayaan,” pungkas Misbakhun.[]