News

Ancam Tugas Jurnalis, Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d Maklumat Polri

Menurutnya, poin 2 huruf d dalam isi maklumat itu tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi


Ancam Tugas Jurnalis, Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d Maklumat Polri
Kapolri Jenderal Idham Azis memaparkan rilis akhir tahun 2020 di Mabes Polri, Selasa (22/12/2020). (Istimewa)

AKURAT.CO, Sejumlah komunitas pers meminta Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mencabut pasal dalam poin 2 huruf d yang tercantum dalam maklumat yang melarang masyarakat menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui situs Webset maupun media sosial.

Komunitas pers itu terdiri dari Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Hendriana Yadi, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI), Hendra Eka, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), Kemal E Gani, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut.

Menurutnya, poin 2 huruf d dalam isi maklumat itu tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Salah satu isi maklumat, di Pasal 2d, yang isinya menyatakan, masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial.

"Kami menyatakan sikap bahwa pertama, Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi," demikian bunyi pernyataan sikap Komunitas Pers, Jumat (1/1/2021).

Hal tersebut tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kemudian, kedua, maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyatakan;

"(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi."

"Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai "pelarangan penyiaran", yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers," paparnya.