News

Analisis PPATK, Ada 92 Rekening FPI dari 18 Bank untuk Transaksi

Polisi masih mendalami analisis PPATK terkait 92 rekening FPI.


Analisis PPATK, Ada 92 Rekening FPI dari 18 Bank untuk Transaksi
Tiga Pilar Tangerang menertibkan baliho/spanduk ataupun selebaran yang mengandung atribut atau logo Front Pembela Islam (FPI). (AKURAT.CO/Izqi)

AKURAT.CO, Mabes Polri menyimpulkan ada 18 bank di Indonesia yang digunakan transaksi dari 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI). 

Hal tersebut berdasarkan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setelah dilakukan penghentian sementara transaksi 92 rekening FPI.

Sebelumnya Polri dan juga Densus 88 Anti teror bersama PPATK telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menyamakan persepi tentang laporan hasil analisis terhadap 92 rekening milik anggota FPI dan pihak terkait pada Selasa (2/2/2021).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan pihaknya masih mendalami terkait hasil analisis PPATK dalam penghentian sementara transaksi rekening milik anggota FPI. 

"Saat ini penyidik masih mendalami hasil analisis dari PPATK terkait rekening tersebut, apakah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidaknya," ujar Ramadhan di Kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu (3/2/2021). 

Sebelumnya diketahui, PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan dan analisis ke Polri terkait 92 rekening FPI dan pihak lainnya, setelah proses penghentian sementara dalam bertransaksi.   

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum," ucap Ketua PPATK Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Minggu (31/1/2021).  

Dian menuturkan, tindakan penghentian transaksi yang dilakukan PPATK demi mendapatkan kecukupan waktu dalam melakukan analisis dan pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut. Hal tersebut usai Pemerintah menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang.

"Selanjutnya PPATK akan tetap memberikan dukungan dan berkoordinasi terhadap penyidik mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum tersebut," ujar dia.