Achmad Fachrudin

Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah PTIQ Jakarta
News

Analisis Komunikasi Penanganan Covid-19


Analisis Komunikasi Penanganan Covid-19
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat memberikan keterangan mengenai virus Corona (Covid-19) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk merahasiakan nama-nama pasien yang telah terinfeksi virus Corona agar tidak merasa dikucilkan. Jokowi juga meminta kepada para aparat penegak hukum melakukan tindakan terhadap para penjual masker yang telah melakukan penimbuhan sehingga harga masker mahal. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kesabaran Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) dengan dengan pemerintah pusat dalam penanganan virus corona (Covid-1), akhirnya habis juga. Tak tanggung-tanggung, ungkapan kegalauan  tersebut disampaikan RK saat teleconference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (3/4/2020). RK pantas gusar. Pasalnya, sebagai gubernur, ia bertanggungjawab harus melindungi warganya yang berjumlah sekitar 50 juta orang (lebih banyak dari penduduk Korea Selatan). Sementara 70 persen warga Jabar sehari-hari beraktivitas di Jabodetabek. Dapat dibayangkan betapa rentannya penduduk Jabar terpapar Covid-19.

Kegelisahan sama sebenarnya dirasakan sejumlah Kepala Daerah. Setidaknya oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati Jayawijaya, Walikota Tegal, dan Wakil Walikota Tasikmalaya. Hanya saja ekspresinya berbeda. Gubernur DKI Jakarta masih lebih soft karena baru sebatas mengekpresikan dengan  suara bergetar saat menyampaikan data mengenai banyaknya jumlah korban Covid-19 yang makin banyak serta berbagai langkah penanganan dan pencegahan yang dilakukan. Sementara penguasa Tegal, Jayawijaya dan Tasikmalaya mengancam menerapkan lock down. Padahal pemerintah pusat masih tetap bersikukuh dengan opsi kebijakan physical distancing.

Di sisi lain, dalam menghadapi Covid-19, pemerintah pusat terlihat gagap.  Misalnya penggunaan istilah social distancing yang kemudian diganti menjadi pshycal distancing,  pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan disertai penerbitan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) sebagaimana amanat Perppu No. 23 Tahun 1959 namun kemudian yang diterapkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan slip of tonge dilakukan Juru Bicara Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. Terakhir kontroversi pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut virus corona tidak tahan cuaca panas.

baca juga:

Diatas itu semua, visi pemerintah pusat tidak terlihat jelas dalam menempuh kebijakan: apakah mendahulukan kepentingan kemanusiaan atau kepentingan ekonomi dan investasi. Ketidakjelasan tersebut berbuntut panjang terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini juga berkontribusi menjadi tidak mudahnya dalam penegakan aturan/hukum atas berbagai perundangan yang dijadikan rujukan pemerintah dalam mengatasi Covid-19.

Sejarah Panjang

Problem miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini bisa diperpanjang dengan beragam kasus.  Misalnya media pernah meramaikan kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan Wali Kota Surakarta  F.X. Hadi Rudyatmo. Indikasinya karena banyak event yang menghadirkan Presiden Jokowi di Solo, Rudy tidak hadir dan tidak mendampingi.

Misalnya ketika Presiden Jokowi membuka Konsultasi Nasional XIII 2019 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) di The Sunan Hotel Solo awal September 2019, pembukaan Hari Batik Nasional (HBN) di Pura Mangkunegaran, Oktober 2019, dan lain-lain. Kerengganan kabarnya dipicu oleh majunya anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, di Pilkada Solo. Baru pada Jumat malam (31/1/2020), Rudy  bertemu dengan Presiden Jokowi  di Istana Kepresidenan Gedung Agung Jogjakarta.

Tak pelak miskomunikasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, paling banyak muncul di media, baik media lama maupun baru. Pada awal 2020 misalnya, publik disuguhkan polemik antara pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang penyebab banjir di Jakarta.  Basuki Hadimuljono menyebut normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemprov DKI di sungai Ciliwung menjadi penyebab banjir. Sebaliknya Gubernur Anies menyebut faktor air yang masuk hulu (Selatan) masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, menjadi penyebab penanganan banjir di Jakarta sulit dilakukan.

Jika digaruk lebih jauh, miskomunikasi atau kerenggangan relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mempunyai akar sejarah panjang. Yang terkenal adalah pendirian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein. Pada deklarasi itu juga diumumkan kabinet tandingan dengan menempatkan nama Syafruddin Prawiranegara di posisi tertinggi sebagai perdana menteri. PRRI dideklarasikan di Bukittinggi, tempat yang sama saat Pemerintah Darurat RI (PDRI) dibentuk 10 tahun sebelumnya.

Gerakan menentang pemerintah pusat ini terus meluas, dua hari setelah deklarasi dengan munculnya dukungan dari  Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah terhadap PRRI. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi menginginkan otonomi daerah. Kondisi inilah yang memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah karena berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa. Di samping itu di berbagai daerah muncul pula dewan-dewan lain yakni: Dewan Gajah di Sumatra Utara pimpinan Kolonel Maludin Simbolon,  Dewan Garuda di Sumatra Selatan pimpinan Letkol R. Barlian, dan Dewan Maguni di Sulawesi Utara pimpinan Letkol Ventje Sumual.

Institutionalized  communication desease

Sesungguhnya problem komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terutama di era pemerintahan Presiden Jokowi merupakan segelintir kasus saja. Di luar itu, banyak sekali kasusnya. Yang paling banyak justeru problem internal pemerintahan baik di masa pemerintahan Presiden Jokowi jilid pertama maupun jilid kedua, khususnya yang melibatkan kalangan menterinya. Sehingga menimbulkan kesan kepemimpinan pemerintahan ini mengalami institutionalized  communication desease.

Pada pemerintahan Presiden Jokowi jilid pertama misalnya. Terjadi problem komunikasi dialami  Menteri Pendayaan Aparatur Negera (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Yuddy Chrisnandi,  Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan  Moeldoko, dan lain-lain.

Banyak kalangan berharap, problem komunikasi di era pemerintahan Presiden Jokowi jilid dua bisa diminimalisir. Ternyata tidak juga surut. Contohnya, terjadi kontroversi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang sempat menyampaikan rencana penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Namun ide tersebut banyak mendapat kritik, terutama dampak negatif yang bisa timbul jika IMB dan amdal dihapus. Ide ini pun kini menepi lalu sepi. Tidak jelas junturungannya.

Kontroversi juga mengemuka dari pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi tentang cadar untuk mereka yang masuk ke instansi pemerintahan. Menag lalu mengklarifikasi bahwa cadar tidak diharuskan dalam agama Islam dan bukan penentu tingkat ketakwaan seseorang. Tapi Menag lagi-lagi memantik kontroversi ketika menyebut soal celana cingkrang. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat melontarkan wacana evaluasi pemilihan kepala daerah langsung. Namun, Presiden Jokowi, baik secara langsung disampaikan olehnya maupun melalui juru bicaranya, Fadjroel Rachman, memastikan tetap mendukung pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden secara langsung.

Problem komunikasi terulang lagi tatkala Presiden Jokowi di depan anggota MPR/DPR RI pada Jumat (16/8/2019) menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Yang kemudian dipertegas lagi oleh Presiden Jokowi pada Senin (26/8/2019) di Istana Presiden, Jakarta Pusat dengan mengumumkan ibu kota Jakartaakan pindah ke  Kalimantan Timur.

Disini soalnya bukan karena secara substansial publik tidak memahami atau menyepakati keputusan pemerintah pusat tersebut. Melainkan lebih disebabkan karena proses pengambilan keputusan dan strategi komunikasinya tidak sepenuhnya dijalankan secara profesional dan demokratis. Sehingga pemindahan ibu kota tersebut oleh sebagian dianggap lebih mewakili kepentingan  segelintir elit saja.

Analisis Komunikasi

Miskomunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah  dalam kontek penanganan dan pencegahan Covid-19 sebagai case study,  bisa dikaji dari berbagai perspektif ilmu komunikasi. Salah satunya yang sederhana dengan menggunakan teori komunikasi klasik yang dicetuskan Harold D. Lasswel (1972) yang menjelaskan proses komunikasi massa dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: who (siapa), say what (berkata apa), in which channel (melalui saluran apa), to whom (kepada siapa), dan which what effect (dengan efek apa).

Tentang who atausiapa, kadang berlaku sebagai komunikator politik. Meminjam pandangan Dan Nimmo, komunikator politik memainkan peran utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Komunikator politik dapat diidentifikasi menjadi tiga kategori—politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu (part time).

Dalam kontek pengelolaan dan pencegahan Covid-19, peran komunikator dalam hal ini Presiden Jokowi dan menteri terkait sangat menentukan respon komunikan dan efektivitas kebijakan. Sekali saja dan  apalagi beberapa kali komunikator politik melakukan kesalahan fatal, publik bisa menjadi apatis, antipati dan tidak percaya. Jika komunikator sudah mengalami distrust, sulit akan mempengaruhi dan membentuk publik sebagaimana yang diinginkan.

Mengenai pesan kepada publik, harus disampaikan dengan jelas, dengan sumber data yang dipertanggungjawabkan validitasnya. Baik data mengenai jumlah orang dalam pemantauan (OD), jumlah pasien dengan pengawasan (PDP),  atau suspek yang terkadang disamakan dengan PDP. Jangan sampai komunikator politik, apalagi pejabat publik menyampaikan pesan spekulatif dan menyesatkan. Apalagi kemudian tidak terbukti secara empirik.

Berbeda dengan saluran informasi seperti media lama dan baru yang saat Pemilu yang masih sangat mungkin dapat dikendalikan karena banyak pemilik media berafiliasi secara politik dengan partai politik atau calon presiden tertentu,  data tentang OD dan ODP sulit disembunyikan atau dirahasikan. Jika penguasa merahasiakannya dan belakangan bocor ke publik, maka kredibilitas penguasa tersebut di mata publik bisa hancur.

Umpan balik (feed back) dari komunikan idealnya sebagaimana yang diharapkan komunikator. Ini namanya umpan balik positif. Sebaliknya, manakala  yang muncul justeru respon negatif atau negative feed back, apalagi secara demonstratif dalam bentuk pembangkangan(disobedience), hal ini harus dianalisis faktor penyebabnya.  Jangan-jangan karena komunikator mengalami krisis distrust, krisis legitimasi atau minimal dianggap lamban dalam merespon persoalan yang terjadi.  

Secercah Solusi

Sebenarnya, pemerintah pusat sudah sangat memahami masalahnya dan apa yang harus dilakukan. Jika pemerintahan Presiden Jokowi memiliki otonomi dalam memutuskan kebijakan dan programnya, mestinya tidak terlalu sukar untuk menerapkan kebijakan dan mengomunikasikannya kepada publik secara benar dan gamblang. Persoalannya akan menjadi lain dan sulit, manakala terdapat kebijakan Presiden Jokowi dikontrol oleh segelintir elit politik, pemilik modal atau oligarki sebagai dampak dari proses di Pemilu Serentak 2019.

Dengan tetap positive thinking, Presiden Jokowi harus terus diingatkan akan kedudukannya sebagai presiden dan kepala pemerintahan yang harus berani mengambil posisi sebagai panglima terdepan dalam memerangi Covid-19, sekaligus menjadi juru bicara dan komunikator politik utama yang andal dan mampu menjawab problem yang tengah dihadapi. Tentu dengan pendekatan dan kebijakan yang jelas dan tegas serta terimplementasikan secara nyata.

Jika diperlukan, agar lalu lintas seputar informasi Covid-19 lebih terkoordinasi dengan terkoodinasi dengan komprehensif, Presiden Jokowi bisa memanfaatkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang ditandatanganinya pada 25 Juni 2015, yang menempatkan Menkominfo sebagai koordinator dalam disseminasi kebijakan strategis kegiatan dan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi lainnya, khususnya dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Jika Menkominfo tidak mampu memerankan peran yang diharapkan, layak dipertimbangkan posisinya sebagai menteri.[]