Ekonomi

Ampun Bu Sri! Pengusaha Minta Cukai Rokok Jangan Naik Lagi

Ampun Bu Sri! Pengusaha Minta Cukai Rokok Jangan Naik Lagi
Pekerja menyelasaikan pembuatan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (24/10). Pemerintah menetapkan untuk menaikkan tarif cukai rokok mulai 1 Januari 2018 mendatang sebesar 10.04 persen mendatang dengan pertimbangan untuk mencegah peredaran rokok ilegal serta mengendalikan konsumsi rokok. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/pras/17.)

AKURAT.CO  Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan meminta pemerintah tidak menaikkan cukai rokok pada 2022.

Menurutnya industri hasil tembakau (IHT) setidaknya membutuhkan waktu 3 tahun lagi agar bisa pulih dari dampak pandemi covid-19.

Henry mengatakan dari segi produksi, barang yang dihasilkan anjlok drastis lantaran pemerintah mensyaratkan buruh pabrik yang boleh masuk kerja hanya 50 persen selama pemberlakuan PPKM.

baca juga:

"Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya pandemi covid 19, yang memaksa pelaku UHT melakukan efensiensi," ujarnya dilansir dari Antara, Jumat (10/9/2021).

Henry mengatkan sejak 2011, industri rokok terus terbebani membayar cukai di atas angka keekonomian. Dampaknya, produksi rokok pun menurun signifikan. Selain itu, banyak pabrik gulung tikar.  

Ia memaparkan data bahwa pada 2011 ada sekitar 1.500 industri rokok yang masih beroperasi. Namun pada 2015 jumlahnya menurun tinggal 500 industri.

Henry juga menuturukan Kenaikan cukai ini, memicu masifnya rokok ilegal di pasaran. Menurutnya, pada 2019 produksi rokok legal masih mampu menghasilkan 360 miliar batang. Namun pada 2021  jumlahnya tinggal 300 miliar batang. sisanya untuk  60 miliar batang diisi oleh rokok ilegal.

Untuk itu jika ada kenaikan eksesif lagi tahun depan maka dikhawatrikan bakal mengancam mata rantai IHT dimana terdapat 6 juta pekera.

Untuk itu ia mengharapakan ada peta jalan (roadmap) IHT yang berkeadilan untuk memberikan kepastian hukum namun juga ada exit strategi bagi IHT.

"IHT bukan cuma industri padat karya namun padat aturan. GAPPRI berharap ada omnibus law khusus IHT," ujarnya. []

Sumber: Antara