Terungkap Identitas Oknum Hakim yang Tertangkap Tangan Terima Suap

Sang hakim bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya

By Ainurrahman

Ilustrasi

AKURAT.CO, Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro membenarkan kabar salah satu hakim di Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sang hakim yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan diduga menerima suap pengurusan perkara.

"Bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong Isnaeni Hidayat SH MH, hakim PN Surabaya. Begitu pula informasi yang diterima nama panitera pengganti bernama Hamdan SH juga turut diamankan," kata Jubir MA Andi Samsan Nganro saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/1/2022).

OTT oknum hakim PN Surabaya sebelumnya dibenarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Dia mengatakan dari operasi tangkap tangan di PN Surabaya berhasil diamankan sejumlah uang. OTT tersebut diduga terkait suap penanganan perkara.

baca juga:

"KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengamankan sejumlah uang dan pihak terkait kemarin (Rabu) sore," ujar Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK telah mengamankan tiga orang, yaitu hakim berinisial IH, panitera, dan pengacara. KPK belum menginformasikan secara lebih lanjut.

Tim KPK segera melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang ditangkap. Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu selama 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.

"Waktu yang dibutuhkan KPK maksimal 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil seluruh pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri.

Ia mengatakan bahwa pemeriksaan dan klarifikasi agar dapat menyimpulkan apakah dari bukti awal benar adanya peristiwa pidana korupsi.

"Kemudian apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak, perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali. []

terkait