Remunerasi Pegawai Pajak Akan Dikaji Ulang



By Akurat.co

Foto: okezone.com

Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengkaji ulang Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 mengenai tunjangan remunerasi bagi pegawai pajak yang dianggap menimbulkan beban tersendiri dan tidak memberikan manfaat kepada kinerja, terutama bagi pegawai lapangan.

Saya berjanji akan melakukan koreksi terhadap Perpres, sehingga insentifnya tidak seperti sekarang ini, kalau level direktur ke atas aman, tapi eselon III justru mereka itu yang mengalami pendekatan dengan wajib pajak. Jadi kami sudah mendengar 'feedback' dan menjadi bahan bagi kami, katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI membahas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum pegawai pajak serta bea cukai di Jakarta, Senin (28/11).

baca juga:

Dirinya mengaku tidak segan untuk menindak oknum pegawai yang berani melakukan pelanggaran hukum. Begitu pun dengan pemberian tunjangan remunerasi bagi jajarannya yang bekerja sesuai aturan.

Saya terus terang tidak pernah segan. Dulu masalah Gayus, bagian unit sampai direkturnya saya copot. Saya tidak akan melakukan hal yang semena-mena. Kita tetap melihat 'maximum punishment' dan sinyal yang salah harus ditindak. Tapi jajaran baik harus diproteksi dan 'reward' yang sesuai dengan yang diharapkan, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, para anggota Komisi XI DPR RI rata-rata bertanya mengenai remunerasi pegawai, penanganan kasus korupsi di sektor perpajakan, penguatan sistem teknologi informasi di pajak maupun bea cukai serta proses reformasi birokrasi yang telah berjalan.[]

terkait