PresUniv Target Dirikan Program Studi Kedokteran Berstandar Internasional

President University (PresUniv) menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) dalam rangka pendirian Program Studi (Prodi) Kedokteran.

By Arief Munandar

PresUniv menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) dalam rangka pendirian Program Studi (Prodi) Kedokteran.

AKURAT.CO, President University (PresUniv) menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) dalam rangka pendirian Program Studi (Prodi) Kedokteran.

Rencana PresUniv semakin matang dengan ditandatanganinya deklarasi bersama Unpad. Mereka yang ikut bertandatangan antara lain Rektor PresUniv Jony Oktavian Haryanto dengan  Yudi Mulyana Hidayat selaku Dekan Fakultas Kedokteran, Unpad. Penandatanganan deklarasi berlangsung di Jababeka Golf & Country Club, Cikarang, Bekasi, Minggu (26/9/2021).

Acara deklarasi juha dihadiri Darmono, Chairman Grup Jababeka yang juga pendiri PresUniv; dan Budi Susilo Soepandji, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.  

Deklarasi memuat beberapa klausul yang akan dituangkan lebuh detail dalam Perjanjian Kerja Sama antara PresUniv dengan Unpad. Klausul tersebut mencakup penyusunan dokumen perjanjian kerja sama; pendampingan dari Fakultas Kedokteran Unpad, dalam penyusunan dokumen pendirian Prodi Kedokteran PresUniv; pendampingan dalam penyusunan kurikulum dan pengembangan sumber daya akademik; dan pengembangan sistem kesehatan akademik di kawasan industri Jababeka untuk mendukung kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi.  

 “Saya berharap Prodi Kedokteran di PresUniv akan tumbuh berbeda dari yang pendidikan kedokteran yang lain. Saya harap Prodi Kedokteran di PresUniv akan berstandar internasional. Jadi, kelak akan banyak orang asing yang berobat di sini. Bukan sebaliknya, orang Indonesia yang malah berobat ke luar negeri,“ ujar Darmono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/9/2021).

Rektor Jony mengungkapkan, PresUniv sudah sejak lama ingin mendirikan Prodi Kedokteran. Namun, keinginan tersebut masih terkendala oleh kebijakan moratorium pendidikan kedokteran yang ditetapkan sejak tahun 2016 oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Jony mengatakan, menurut Menteri Ristekdikti ketika itu, Mohammad Nasir, moratorium terpaksa ditempuh akibat masih adanya fakultas atau program studi kedokteran yang bermasalah. Di antaranya, standar kelulusan dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang masih dibawah standar.

“Masih ada Fakultas Kedokteran swasta yang hanya mampu meluluskan 18% dari seluruh mahasiswanya dalam UKMPPD,” ungkap Menteri Nasir. Angka tersebut jauh di bawah harapan pemerintah yang ingin presentasenya mencapai 60%.

Alasan lainnya adalah masih banyaknya Fakultas atau Prodi Kedokteran yang terakreditasi C. Menurut Konsul Kedokteran Indonesia (KKI), saat ini di seluruh Indonesia ada 89 Fakultas Kedokteran.

terkait