PPKM Dinilai Sebagai Langkah Tepat untuk Dukung Program Vaksinasi Pemerintah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar bersinergi menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM

By Oktaviani

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

AKURAT.CO, Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali. PPKM itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin menilai, PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.

Ia mengatakan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar bersinergi menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM, sehingga PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19.

"Vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia. Lonjakan kasus Covid-19 akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah," Kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1/2021).

Politisi Golkar itu meminta Pemda wajib kooperatif dan mendukung PPKM serta menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut. Pemda harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasinya. 

"Pastikan masyarakat untuk menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa instruksi kebijakan ini ditujukan terkhusus pada  Kepala Daerah yang menerapkan PPKM. Masyarakat harus dapat bersama-sama dukung sepenuhnya program pemerintah untuk memerangi Covid-19. 

"Tetap waspada dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi, Semoga program vaksinasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat segera menekan lonjakan kasus Covid-19," tandasnya.

Diketahui, Kebijakan PPKM Jawa-Bali tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Dalam Instruksi itu, Tito salah satunya memerintahkan Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota di lingkup Provinsi Banten dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan, Kota Tangerang Selatan untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi mengerem laju penularan virus corona (SARS-CoV-2).[]

baca juga:

terkait