Pencabutan Izin Tambang Batu Bara Jokowi, Belum Diiringi Reformasi Agraria!

pemerintah juga belum menyatakan sikap akan menyelesaikan konflik-konflik agrarian antara rakyat dan perusahaan yang selama ini terjadi

By Wayan Adhi Mahardika

Jokowi cabtu ribuan izin pertambangan

AKURAT.CO Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melihat langkah pemerintah dalam mencabut ribuan izin belum diikuti dengan jaminan pelaksanaan reforma agraria sejati, yaitu mengubah struktur kepemilikan tanah yang timpang selama ini antara rakyat dan pengusaha. 

Selain itu, pemerintah juga belum menyatakan sikap akan menyelesaikan konflik-konflik agraria antara rakyat dan perusahaan yang selama ini terjadi.  

Hal ini terlihat dari pernyataan pengurus negara melalui Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam keterangan persnya secara umum menyebutkan bahwa setelah pencabutan ribuan izin IUP, HGU, HGB dan izin kehutanan, maka izin tersebut akan diberikan kepada kelompok adat, koperasi, pengusaha, dan organisasi keagamaan, sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok dalam mengelola konsesi izin.

baca juga:

Dia juga menambahkan kelompok masyarakat yang akan menerima konsesi izin juga akan dikerjasamakan dengan para investor dalam pengelolaan izin konsesi.

" Jika langkah selanjutnya yang diambil pengurus negara adalah tetap memberikan izin baru kepada investor yang dianggap lebih mampu mengelola izin konsesi, maka pekerjaan mencabut ribuan izin tersebut adalah sia-sia. Tidak menyelesaikan masalah yang ada yaitu ketimpangan penguasaan atau kepemilikan lahan," tutur Pengkampanye Hutan dan Kebun, Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian lewat keterangannya kepada Akurat.co, Jumat (7/1/2022).

WALHI juga menekankan agar pemerintah segera membuka informasi secara detail perusahaan-perusahaan pertambangan maupun perkebunan pemegang IUP dan HGU yang telah dicabut tersebut.

“Kita mau tahu apakah izin-izin perusahaan yang dicabut tersebut adalah perusahaan yang selama ini berkonflik dengan rakyat atau tidak. Atau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang selama ini melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Atau perusahaan yang izinnya dicabut itu karena memang masa berlaku izin nya telah habis, sedangkan perusahaan yang selama ini berkonflik dengan rakyat justru tidak dicabut," imbuhnya.

Diwaktu yang sama pengkampanye Tata Ruang dan Infrastruktur, Eksekutif Nasional WALHI, Dwi Saung mengatakan konsesi sumber daya alam yang tidak dilakukan kegiatan justru bukan kesia-siaan tetapi malah sesuatu yang menguntungkan bahwa tidak terjadi eksploitasi yang justru akan merugikan lingkungan dan masyarakat. 

"Terhadap konsesi ini tidak selayaknya pula dilakukan pemberian izin yang justru akan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, apalagi jelas-jelas Menteri/Kepala BKPM menyatakan akan memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha besar lain," ucapnya.[]

terkait