Pejabat PBB: Reputasi Aung San Suu Kyi Dipertaruhkan



By Akurat.co

Foto: wsj.com

New York, Reputasi pemerintahan Aung San Suu Kyi di Myanmar menjadi pertaruhan di tengah perhatian dunia internasional terhadap kekerasan di negara bagian timur laut itu, demikian peringatan pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu (30/11).

Konflik di negara bagian Rakhine, Myanmar menyebabkan ratusan umat Islam etnis Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan Bangladesh. Konflik ini berbuntut tuduhan penyelewengan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar.

baca juga:

Krisis tersebut, lanjut pejabat itu, menunjukkan tantangan yang serius bagi pemenang Nobel Perdamaian, Suu Kyi, yang meraih kemenangan besar pada pemilihan umum tahun lalu atas persetujuannya untuk menggelar rekonsiliasi nasional.

Dalam pernyataannya, penasihat khusus pencegahan genosida PBB Adama Dieng, mengatakan bahwa tuduhan terhadap pasukan keamanan tersebut harus diverifikasi kebenarannya sebagai persoalan yang sangat penting.

Dia juga mendesak pemerintahan Suu Kyi untuk membuka akses menuju area konflik tersebut.

Jika memang mereka benar, nyawa ribuan orang berada dalam risiko. Reputasi Myanmar, pemerintahan barunya dan pasukan militernya juga menjadi pertaruhan dalam persoalan tersebut, kata dia.

Pemerintah Myanmar perlu membuktikan komitmennya terhadap aturan perundang-undangan dan terhadap hak asasi manusia bagi semua masyarakatnya. Myanmar tidak bisa mengharapkan tuduhan serius tersebut diabaikan atau dibiarkan tidak sahih, ujarnya lagi.

Pihak militer dan pemerintah Myanmar menolak tuduhan yang disampaikan oleh penduduk setempat dan kelompok pemerhati HAM bahwa pasukan militer telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap kaum perempuan Rohingya, membakar rumah-rumah penduduk, dan menewaskan sejumlah warga sipil selama operasi militer berlangsung di Rakhine beberapa waktu lalu.

Kekerasan yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah lebih parah di Rakhine tersebut meletus sejak ratusan orang tewas dalam bentrokan komunal pada 2012.

Kekerasan tersebut juga memicu kritikan dunia internasional terkini bahwa Suu Kyi bekerja teramat sedikit untuk meredakan siutasi terburuk bagi kaum minoritas Rohingya yang telah mendapatkan penolakan status kewarganegaraan dan akses untuk mendapatkan pelayanan dasar.

Kebutuhan pemerintah untuk sekali atau secara keseluruhan menemukan solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi situasi umat Islam Rohingya dan agama lainnya serta etnis minoritas lainnya di Myanmar,� jelas Dieng.

Solusi tersebut adalah kesediaannya untuk bekerja sama mengatasinya sesuai dengan beberapa standar HAM internasional. Pemerintah Myanmar juga harus berjanji mematuhi standar HAM tersebut, pungkasnya.[]

terkait