Pakar Hukum Sebut Kerugian Negara Rp22,7 Triliun di Kasus Asabri Tak Sesuai Fakta

Chairul Huda mengatakan bahwa perbedaan persepsi terkait dengan kerugian keuangan negara dalam kasus PT Asabri sudah lama terjadi.

By Ainurrahman

Gedung Asabri

AKURAT.CO, Perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri yang mencapai Rp 22,788 triliun dianggap tidak sesuai fakta. Kesimpulan JPU saat membacakan tuntutannya dinilai tak berdasar.

Seperti disampaikan saksi ahli Dian Puji Simatupang saat persidangan bahwa sumber dana investasi yang kemudian menjadi masalah di Asabri berasal dari iuran anggota TNI-Polri, terpisah dari keuangan negara.

Sehingga menurutnya tidak menimbulkan kerugian negara sedikitpun. Namun, baik BPK maupun kejaksaan satu paket dan satu persepsi soal kerugian negara yang mencapai Rp 22,788 triliun.

Menanggapi hal tersebut Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda mengatakan bahwa perbedaan persepsi terkait dengan kerugian keuangan negara dalam kasus PT Asabri sudah lama terjadi.

Chairul mengaku memiliki pendapat yang sama seperti Dian Puji Simatupang bahwa keuangan Asabri bukanlah kerugian keuangan negara.

"Di sini BPK dan Pak Dian berbeda persepsi. Saya sendiri sependapat dengan Pak Dian, karena dana yang ada di Asabri bukan keuangan negara," kata Chairul kepada wartawan dalam keterangannya kepada media, Selasa (7/11/2021).

Menurutnya persepsi terkait dengan fakta kerugian negara dinilai dengan tidak benar. Sebab kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya.

Lebih lanjut, Chairul mengatakan bahwa dalam kasus tersebut bisa diproses secara hukum pidana umum, bukan tindak pidana korupsi.

"Bisa jadi ada pidananya, tapi pidana umum atau pidana di UU Asuransi," ucapnya.

terkait