Korupsi di bawah 50 juta Tidak Dipidana, PSI: Jangan Toleran Terhadap Korupsi 

Korupsi di bawah 50 juta Tidak Dipidana, PSI: Jangan Toleran Terhadap Korupsi 

By Fatimatuz Zahra

Ilustrasi - Korupsi

AKURAT.CO, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Kejaksaan Agung tidak memberikan ruang dan toleransi terhadap tindak pidana korupsi, meskipun jumlahnya di bawah 50 juta rupiah. 

"Bahkan sebagai wacana, PSI menentang ide tersebut karena merupakan bentuk pemakluman dan pemaafan (impunitas) terhadap tindak pidana korupsi," ujar juru bicara PSI, Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulis, Senin  (31/12022). 

PSI menilai penjelasan Kejaksaan Agung mengenai upaya untuk menghindarkan pemrosesan kasus maladministrasi sebagai kasus Tipikor juga bukan merupakan alasan yang tepat untuk mengambil kebijakan yang berlawanan dengan prinsip utama pemberantasan korupsi.

baca juga:

"Intinya toleransi nol (zero tolerance) terhadap Tipikor. Bila yang dikhawatirkan aparat penegak hukum salah menerapkan hukum materil, maka yang diperlukan penguatan kapasitas, bukan toleransi terhadap deliknya," jelas Bimmo. 

PSI menyesalkan wacana ini muncul justru ketika pemberantasan korupsi sedang dalam sorotan setelah beberapa kasus OTT dan vonis koruptor yang rendah.

"Kembalikan dulu kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum. Padahal, masyarakat Indonesia semakin tidak permisif terhadap korupsi skala kecil (petty corruption," ujarnya. 

"Menurut data BPS, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia terus meningkat dalam 2 tahun ini. Pada tahun 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84 dan 2019 sebesar 3,70," imbuh politisi yang juga pegiat reformasi hukum dan peradilan tersebut. 

Kebijakan yang diambil lembaga penegak hukum seharusnya mencerminkan semangat anti korupsi yang berkembang di masyarakat.  Demikian pula produk hukum yang dihasilkan. PSI meminta DPR tidak menyia-nyiakan momentum kebangkitan pemberantasan korupsi dengan menunda-nunda pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. 

“Permasalahan korupsi tidak akan selesai selama harta haram masih bebas berkeliaran dan menjadikan pidana kurungan terlihat ringan dijalani. Tidak ada alasan untuk menunda RUU yang naskah akademiknya sudah sangat baik disusun dari tahun 2012, kecuali bila DPR khawatir UU tersebut akan berdampak pada dirinya sendiri,” lanjut Bimmo.

terkait