Dituding Lakukan Penipuan, Raja Sapta Kembali Dilaporkan ke Polisi



By Ridwansyah Rakhman

Raja Sapta Oktohari terpilih menjadi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk periode 2019-2023.

AKURAT.CO, Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari (RSO) kembali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh dua nasabahnya, VS dan RS atas dugaan kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian korban Rp18 miliar.

Nasabah VS melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya dengan laporan nomor: LP/2644/V/Yan.2.5/2020/SPKT.PMJ.

Peristiwa ini berawal ketika nasabah VS dan RS dijanjikan bunga antara 8-10 % per tahun atas dana yang mereka berikan ke PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP). RSO duduk sebagai Direktur Utama. Pihak MPIP melalui marketing menjamin bahwa dana pokok aman dan tidak akan hilang. 

baca juga:

Nasabah VS yang menjadi korban kepada LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan, dirinya tertarik setelah melihat profile pemilik dan direksi PT Mahkota Properti Indo Permata, yakni RSO yang dijelaskan oleh marketing memiliki aset banyak dan figure top nasional. 

"Sertifikat utang yang diberikan oleh MPIP ada nama Raja Sapta Oktohari sebagai Direktur Utama, sehingga melihat nama besar RSO, kami percaya. Ternyata setelah jatuh tempo bukan hanya bunga tidak dibayar, juga Pokok tidak dapat dicairkan. Padahal saya butuh sekali dana tersebut," ucap VS didampingi advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP dari LQ Indonesia Lawfirm usai melaporkan kasus tersebut di Polda Metro Jaya, Kamis (6/5/2020).

Alvin Lim menyayangkan kejadian tersebut. Akibatnya reputasi dan nama baik keluarga RSO jadi tercemar dengan tidak dikembalikannya uang nasabah.

"Sudah kami somasi 2 kali ke Raja Sapta Oktohari selaku Direktur dan pemilik PT MPIP, namun sama sekali tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dana nasabahnya. Sehingga kami selaku kuasa hukum melaporkan RSO dkk ke pihak kepolisian dengan pasal berlapis atas dugaan pidana penipuan, penggelapan, pidana perbankan dan pencucian uang," ujar Alvin yang dikenal kritis memperjuangkan hak keadilan para korban kasus penipuan investasi bodong.  

PT MPIP diketahui sudah digugat PKPU untuk penundaan kewajiban di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun PKPU memiliki kelemahan, yaitu hanya menyentuh aset milik Perusahaan.

Sementara itu, RSO yang dihubungi via telepon selularnya tidak menjawab, meski teleponnya berbunyi. Pertanyaan yang diajukan terkait kasus tersebut ke aplikasi WattsApp-nya juga tidak direspons padahal terlihat sedang online.[]

terkait