BLT Minyak Goreng Tak Boleh Dicicipi ASN, Pegawai BUMN, BUMD, TNI/Polri!

penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng harus tepat sasaran dan sesuai mekanisme yang ada

By Siti Ayu Rachma

Kabagdukminops Robinops Sops Poliri Guruh Ahmad, saat acara media briefing: BLT minyak goreng, Jumat (8/4/22).

AKURAT.CO, Kabagdukminops Robinops Sops Polri Guruh Ahmad menyampaikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng harus tepat sasaran dan sesuai mekanisme yang ada. Tentu penerima BLT minyak goreng tersebut ialah mereka yang sesuai dengan kriteria yaitu sebagai PKL dan pemilik warung.

“ Bahwa program bantuan tunai pangan ini mekanismenya sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Syarat penerimanya yaitu WNI, memenuhi kriteria sebagai PKL dan pemilik warung, tentunya terkait dalam penerimaan bukan ASN, bukan TNI Polri, bukan pegawai BUMN dan bukan pegawai BUMD,” ucap, Kabagdukminops Robinops Sops Poliri Guruh Ahmad saat acara media briefing: BLT minyak goreng, Jumat (8/4/2022).

Ia menjelaskan bahwa memang benar pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Menteri Perekonomian untuk menyalurkan bantuan kepada para PKL dan warung makan guna untuk mendukung daya beli masyarakat.

baca juga:

Untuk bantuan PKL, lanjutnya, pihaknya sudah mendapat 500.000 calon penerima yang sudah disalurkan.

“ Kami sampaikan bahwa saat ini Polri sedang dan menyampaikan kegiatan dengan menyalurkan bantuan yang disalurkan di 160 kabupaten karena kita berbagi dengan TNI agar tidak terjadi tumpah tindih. Dengan dari TNI dimana untuk bantuan PKL ini kita mendapatkan 500 ribu calon penerima,” bebernya. 

Sekadar informasi, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan penyaluran Program ini memang menggunakan skema program BTPKLWN (Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan) yang akan secara langsung diserahkan oleh TNI/Polri. Dengan digunakan pendataan calon penerima yang datanya masuk ke dalam sistem.

“ Untuk TNI/Polri menggunakan sistem mulai mobile apps yang sudah dibangun sendiri oleh Polri Puskeu Presisi di TNI dibangun oleh teman-teman Telkom sehingga sejak pendataan awal, pengecekan lokasi sampai bukti bahwa mereka memang langsung berjualan ada PKL, ada usahanya, ada warungnya, dokuemntasi digitalnya sangat lengkap sekali,” ucap, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Lebih lanjut seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu 2,5 juta atau setara Rp0,75 triliun untuk PKL dan warung makanan pada 514 kabupaten kota yang akan menerima Rp100.000 per-bulan per PKL.

“ Bapak Presiden (Jokowi) menyampaikan 2,5 juta untuk PKL dan warung makanan atau gorengan dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang masing-masing juga akan menerima sebesar Rp100.000 PKL perbulan. Dan akan diberikan sekaligus Rp300.000 untuk tiga bulan,” pungkasnya.[]

terkait