Begini Respons Kuasa Hukum Korban ke Kejagung Soal Dugaan Penipuan KSP Indosurya

Alvin Lim sudah membaca tanggapan Leonard ihwal pengembalian berkas untuk dilengkapi (P-19) kaitan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. 

By Arief Munandar

Alvin Lim saat mengikuti persidangan kasus penipuan di PN Tangerang

AKURAT.CO, Ketua pengurus dan Founder LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim sudah membaca tanggapan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak ihwal pengembalian berkas untuk dilengkapi (P-19) kaitan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. 

“LQ apresiasi tanggapan Kapuspenkum Kejagung RI, pak Leonard atas penjelasannya, tekait P-19 atau pengembalian berkas perkara pidana KSP Indosurya untuk segera dilengkapi penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri yang menangani awal,” kata Alvin saat dikonfirmasi, Jumat (10/12/2021). 

Namun demikian, Alvin berpandangan lain, khususnya tentang audit yang menurutnya hanya modus untuk mengulur – ulur proses pidana dugaan penipuan dan penggelapan KSP Indosurya yang menjadikan pemiliknya beinisial HS bersama dua orang lainnya yakni, Manager Direktur, SA dan Head Admin, JI sebagai tersangka. 

baca juga:

"Ini isi Pasal 46 UU Perbankan yang disangkakan terhadap HS, barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Jaksa peneliti tolong baca jelas, di mana dalam unsur Pasal 46 UU Perbankan tercantum unsur kerugian? Ini bukan kasus perdata, di mana jumlah kerugian harus akurat untuk proses ganti rugi. Melainkan unsur Pasal 46 adalah ada atau tidak adanya izin perbankan menghimpun modal dari masyarakat,” jelas Alvin.

Atas dasar itu, Alvin menilai upaya audit hanya sebagai modus untuk mengulur waktu dan menunda proses hukum. Jika penyidik Kejagung ingin mengetahui nilai kerugian tinggal minta angkanya sama pengurus PKPU. 

“Jika Jaksa ingin tahu nilai kerugian, mudah kok tinggal minta angkanya sama pengurus PKPU. Ada semua itu copy bilyet sebagai bukti kerugian,” tandas Alvin. 

Sebelumnya, korban dugaan penipuan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya protes ke Jaksa Agung ST Burhanuddin karena hingga saat ini para tersangka belum diadili. Protes itu langsung disambut Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Kepala Puspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut tim jaksa peneliti telah mengembalikan berkas kasus tersebut ke penyidik dengan meminta dilengkapi dengan hasil audit auditor independen.

"Berkas perkara telah dikembalikan dan telah diterima oleh penyidik untuk melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti sebagaimana tertuang dalam P-19 serta Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi dan penyidik akan melaporkan perkembangan penyidikan perkara secara berkala kepada Jaksa Peneliti," kata dia, Jakarta, Kamis (8/12/2021).

Diketahui, kasusnya bermula pada Februari 2020, saat sejumlah nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tidak mendapatkan pencairan atas deposito mereka yang telah jatuh tempo di koperasi tersebut dengan jumlah mencapai Rp14,6 triliun. Total nasabah koperasi ini sekitar 5.700 nasabah.

Koperasi ini menjanjikan imbalan bunga yang tinggi sebesar 9 persen hingga 12 persen per tahun, jauh di atas bunga deposito perbankan yang berkisar 5-7 persen dalam jangka waktu yang sama. []

terkait