News

Amnesty International Ungkap Sadisnya China pada Uighur, Disiksa hingga Sterilisasi demi Basmi Islam

China dinyatakan melakukan kejahatan kemanusiaan pada etnis Uighur di Xinjiang untuk membasmi Islam dan etnobudaya Muslim Turki


Amnesty International Ungkap Sadisnya China pada Uighur, Disiksa hingga Sterilisasi demi Basmi Islam
Tuduhan kekerasan China di Xinjiang telah menimbulkan protes global sejak tahun 2017. (Foto: BBC)

AKURAT.CO, Organisasi HAM Amnesty International menerbitkan laporan pada Kamis (10/6) yang menyatakan China melakukan kejahatan kemanusiaan di Xinjiang. Menurut laporan tersebut, etnis Uighur, Kazakh, dan Muslim lainnya ditahan secara massal, diawasi, dan disiksa oleh pemerintah Negeri Tirai Bambu.

Dilansir dari BBC, laporan setebal 160 halaman ini disusun berdasarkan wawancara dengan 55 mantan tahanan. Menurut organisasi itu, ada bukti bahwa China telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik berat lainnya yang melanggar dasar aturan hukum internasional, penyiksaan, dan penganiayaan. Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard pun menuding negara itu menciptakan neraka dunia dalam skala yang mengejutkan.

"Ini seharusnya menggugah hati nurani manusia. Banyak orang telah menjadi sasaran cuci otak, penyiksaan, dan perlakuan merendahkan lainnya di kamp-kamp internal, sementara jutaan warga lainnya hidup dalam ketakutan di tengah pengawasan aparat yang luas," kecam Callamard.

Amnesty menegaskan alasan kotra-terorisme tidak logis untuk dijadikan dalih penahanan massal. Menurut laporan itu, tindakan pemerintah China jelas-jelas menunjukkan niat ditargetkannya populasi Xinjiang berdasarkan agama dan etnis serta penggunaan kekerasan dan intimidasi yang parah untuk membasmi keyakinan agama Islam serta praktik etnobudaya Muslim Turki.

Amnesty International yakin mereka dibawa ke jaringan kamp di Xinjiang untuk indoktrinasi tanpa henti serta penyiksaan fisik dan psikologis. Metode penyiksaan itu meliputi pemukulan, setrum listrik, tekanan mental, pengekangan yang melanggar hukum (termasuk dibelenggu di 'kursi harimau'), larangan tidur, digantung di dinding, didinginkan di suhu yang sangat dingin, dan dikurung tersendiri.

'Kursi harimau' dikatakan sebagai kursi baja dengan borgol tangan dan kaki yang dirancang untuk membelenggu tubuh di tempatnya. Menurut sejumlah mantan tahanan, mereka dipaksa untuk melihat orang lain terkunci tak bergerak di kursi itu selama berjam-jam, bahkan berhari-hari.

Amnesty International juga mengungkapkan sistem kamp di Xinjiang tampaknya beroperasi di luar lingkup sistem peradilan pidana China atau hukum domestik lainnya. Selain itu, ada bukti bahwa tahanan telah dipindahkan dari kamp ke penjara.

China juga dituduh menggunakan sterilisasi paksa, aborsi, dan pemindahan penduduk untuk mengurangi angka kelahiran, dan kepadatan penduduk. Negara ini juga menargetkan para pemimpin agama untuk menyingkirkan tradisi agama dan budaya.

Menurut penulis laporan Jonathan Loeb, penelitian ini belum mengungkap seluruh bukti kejahatan genosida yang terjadi, tetapi baru menggores permukaannya saja. Callamard pun menuding Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres gagal bertindak sesuai mandatnya.

"Guterres belum mengecam situasinya, ia tak menyerukan penyelidikan internasional. Padahal, sudah jadi kewajibannya untuk melindungi nilai-nilai yang menjadi dasar pendirian PBB dan tentu saja tak tinggal diam di hadapan kejahatan terhadap kemanusiaan," kritiknya.

Di sisi lain, China konsisten menyangkal segala tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang. Mereka berdalih kamp-kampnya di Xinjiang adalah program kejuruan dan deradikalisasi sukarela untuk memerangi terorisme di sana.

Penyelidikan Amnesty International ini kemungkinan akan menambah tekanan internasional terhadap China atas tindakannya di Xinjiang. Namun, negara itu sulit diadili karena bukan penandatangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Jadi, ia berada di luar yurisdiksi pengadilan. Selain itu, China punya hak veto atas kasus-kasus yang ditangani Pengadilan Hukum Internasional. Pada bulan Desember, ICC pun mengumumkan tak akan melanjutkan kasusnya.[]