Ekonomi

Pembangunan IKN Masih Didominasi Investor Domestik

Suharso mengatakan bahwa porsi APBN dalam pembangunan IKN seperti yang direncanakan yaitu 20 persen

Pembangunan IKN Masih Didominasi Investor Domestik
Prasasti bergambar peta Indonesia berdiri di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

AKURAT.CO Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintah telah mengganggarkan Rp20,8 triliun untuk membangun ibukota negara (IKN) Nusantara pada tahun 2023. Dana tersebut akan dimasukan ke dalam pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Nantinya anggaran jumbo itu akan dipergunakan untuk membangun IKN seperti Istana Negara, kompleks perkantoran dan sarana prasarana dasar.

"Terbesar anggaran IKN di KemenPUPR Rp 20,8 Triliun, digunakan untuk membangun Istana Negara, kompleks perkantoran dan prasarana dasar," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers RAPBN 2023 pada Selasa (16/8/2022).

baca juga:

Suharso mengatakan bahwa porsi APBN dalam pembangunan IKN seperti yang direncanakan yaitu 20 persen, dan diharapkan paritisipasi investor dalam waktu dekat juga akan segera terealisasi.

Ditemui di tempat terpisah, Suharso sebelumnya juga mengungkapkan hingga sampai saat ini belum ada investor asing yang mendanai pembangunan IKN, karena saat ini baru investor domestik yang sudah berkomitmen investasi di IKN.

Sedangkan investor asing yang menyatakan minatnya untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di IKN baru Korea Selatan dan Jepang.

"Yang sekarang confirm itu kebanyakan dari domestik. Sekarang sudah mulai masuk secara ini adalah Korea Selatan, Jepang," ujarnya saat ditemui seusai Rapat Paripurna Sidang Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya pada Selasa (16/8/2022).

Suharso menjelaskan investor domestik tertarik ikut serta dalam membangun fasilitas layanan publik seperti perumahan. Tapi, sampai saat ini belum merinci berapa jumlah investasi yang digelontorkan oleh swasta di IKN.

"Coba tanya ke otorita. Bappenas itu kami mengerjakan masterplan, kami deliver UU, kami deliver peraturan, kami bentuk otorita sekarang seharusnya bola di otorita," tegas dia.