News

Amany Lubis Lagi-lagi Kalah dari Dua Eks Warek Pecatannya di Pengadilan

PTUN menguatkan putusan PTUN Serang, salah satunya bahwa pemecatan tidak sesuai PP 53 Tahun 2010 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014


Amany Lubis Lagi-lagi Kalah dari Dua Eks Warek Pecatannya di Pengadilan
Dua mantan Wakil Rektor UIN Jakarta bersama tim hukum usai menyampaikan surat keberatan kepada Rektor UIN Jakarta (AKURAT/Ainur)

AKURAT.CO - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak gugatan banding Rektor UIN Jakarta Amany Lubis terkait pemecatan Andi M Faisal Bakti dan Masri Mansoer sebagai wakil rektor. Dalam putusannya, PTTUN Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.

Diketahui, Amany Lubis memecat Andi Faisal dan Masri Mansoer dari posisinya masing-masing sebagai Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. Andi dan Masri kemudian melayangkan gugatan ke PTUN Serang.

Dalam putusannya, PTUN Serang mengabulkan gugatan Andi dan Masri. Majelis menilai tindakan Amany memecat Andi dan Masri bertentangan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tak terima dengan putusan PTUN Serang, Amany Lubis melakukan banding ke PT TUN Jakarta.Dalam putusannya PTUN Serang juga memerintahkan surat keputusan pemberhentian Andi dan Masri harus dibatalkan dan keduanya dikembalikan ke posisi semula sebagai wakil rektor.

Tak terima dengan putusan PTUN Serang, Amany Lubis melakukan banding ke PT TUN Jakarta.

Amany mendaftarkan banding ke PT TUN Jakarta pada Jumat, 24 September 2021. Banding diajukan atas putusan Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG dengan tergugat Andi Faisal Bakti, dan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG dengan tergugat Masri Mansoer.

Apa putusan PT TUN Jakarta?

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PT TUN Jakarta pada Sabtu (4/11/2021), amar putusan uji banding pencopotan dua wakil rektor UIN Jakarta diketok pada Kamis 2 Desember 2021. Dalam putusannya majelis memenangkan Andi dan Masri sebagai tergugat banding.

Berikut putusan hakim PT TUN Jakarta terkait gugatan banding Amany Lubis:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding atau tergugat.

2. Menguatkan putusan PTUN Serang No. 32/G/2021/PTUN.SRG tanggal 21 September yang dimohonkan banding.

3. Menghukum pembanding atau tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk banding sebesar Rp250 ribu.

Pemecatan Andi Faisal dan Masri Mansoer dikait-kaitkan dengan Gerakan UIN Bersih 2.0. Gerakan ini membuat petisi agar Rektor UIN Jakarta Amany Lubis bertanggungjawab atas proyek pembangunan asrama mahasiswa yang ditengarai kuat berbau penyelewengan dan korupsi. Petisi ditandatangani 126 dosen dan ditujukan kepada Ketua Senat UIN Jakarta.

Di sisi lain, muncul juga laporan UIN Watch ke Polda Metro Jaya. Rektor Amany Lubis tidak terima dan menuding dua wakilnya berada di belakang gerakan tersebut dan memecatnya dengan alasan sudah tidak dapat bekerja sama dengan baik.

"Bahwa berdasarkan tangkapan layar (screen shoot) pesan WhatsApp, didapati peran Penggugat untuk mengumpulkan dukungan tandatangan sebanyak 124 dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang tenaga pendidikan non PNS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tergabung dalam gerakan UIN Bersih 2.0, dalam pengaduan dan permohonan klarifikasi kepada Senat Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa sepengetahuan Tergugat (Rektor-red)," kata Rektor Amany Lubis dalam jawaban di pengadilan.

Atas dugaan itu, Amany memecat Andi dan Masri dari kursinya. Keduanya tidak terima dan melawan ke PTUN Serang. Gayung bersambut, Amany kalah.

PT TUN Jakarta menilai pemecatan itu didasarkan pada 'dugaan' bahwa penggugat terlibat sebagai saksi dalam laporan polisi dan juga diyakini Penggugat memiliki peran untuk mengumpulkan dukungan 126 tandatangan atas laporan Gerakan UIN Bersih 2.0 kepada Senat.

"Yang mana hanya didasarkan oleh bukti screen shoot pesan WhatsApp. Menurut majelis hakim tindakan Tergugat (Rektor-red) tidaklah berdasar dan telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, di mana dalam asas tersebut mewajibkan setiap badan/pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan," demikian petikan putusan PT TUN Jakarta.

Majelis PT TUN Jakarta dalam putusannya merehabilitasi nama baik Andi-Masri dan memerintahkan Rektor UIN Jakarta mengangkat kembali keduanya sebagai wakil rektor.

"Mengadili. Dalam pokok sengketa. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan Batal Keputusan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 168 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A., dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta.[]