News

Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Syarief Hasan Serap Aspirasi Ke Pemda Gorontalo

serap aspirasi ini untuk mendapat masukan yang utuh apakah payung hukum PPHN melalui UUD NRI 1945


Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Syarief Hasan Serap Aspirasi Ke Pemda Gorontalo
Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan dalam serap aspirasi yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur di Gorontalo, Rabu (5/5/2021). (MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Sjarifuddin Hasan atau Syarief Hasan melakukan serap aspirasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan dihidupkannya kembali Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dia mengatakan, serap aspirasi ini untuk mendapat masukan yang utuh apakah payung hukum PPHN melalui UUD NRI 1945 sehingga harus dilakukan amandemen UUD atau cukup dengan Undang-Undang (UU).

"Karena itu saya berkomunikasi dengan melakukan serap aspirasi ke gubernur, bupati, dan walikota. Sebab mereka menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah," kata Syarief sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Kamis (6/5/2021).

Syarief menjelaskan MPR saat ini sedang melakukan kajian mendalam tentang wacana menghidupkan kembali GBHN.

"Hipotesanya adalah agar pembangunan nasional lebih terarah dan terukur, serta berkesinambungan. Selain itu rencana pembangunan antara pusat dan daerah memiliki sinergi," jelasnya.

Namun, muara untuk menghidupkan kembali haluan negara adalah dengan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dalam rapat pimpinan MPR, Syarief Hasan menegaskan bahwa jangan terburu-buru melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

"Karena itu saya mengusulkan untuk melakukan kajian mendalam menyangkut perubahan UUD. Sebab, di masyarakat masih terjadi pro dan kontra," papar Politisi Partai Demokrat ini.

Untuk itu, lanjut Syarief menyarankan agar perlu dilakukan serap aspirasi kepada stake holder masyarakat. Syarief menambahkan koalisi pemerintah di parlemen sangat kuat sehingga pembahasan tentang haluan negara cukup intens.

Dia menyebut, ada yang mengambil kesempatan dalam agenda perubahan UUD misalnya untuk peningkatan kewenangan DPD, atau isu perubahan periode masa jabatan presiden.

"Ada pendapat penambahan periode masa jabatan presiden. Ada juga yang berpendapat satu periode menjadi 8 tahun," terangnya.

Selain itu, lanjut Syarief, juga ada pandangan apakah MPR kembali menjadi lembaga tertinggi dan apakah presiden menjadi mandataris MPR karena presiden menjalankan haluan negara dan memberi pertangggungjawaban kepada MPR.

"Jadi banyak sekali pandangan-pandangan terkait haluan negara. Kami di MPR menampung pandangan-pandangan itu, dan serap aspirasi dengan Pemda Provinsi Gorontalo ini akan menjadi bahan masukan ke MPR," ujarnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co