News

Amandemen Hidupkan GBHN dan Pilpres oleh MPR, Ini Kata Saiful Mujani

Amandemen konstitusional tetapi sejatinya didasarkan pada pertimbangan penguatan sistem presidensial dan demokrasi


Amandemen Hidupkan GBHN dan Pilpres oleh MPR, Ini Kata Saiful Mujani
Dosen politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani. (saifulmujani.com)

AKURAT.CO, Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani turut menanggapi wacana amandemen UUD 1945 oleh MPR.

Menurutnya, wacana amandemen konstitusi dengan tujuan menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengembalikan peran MPR untuk dapat memilih presiden harus ditolak.

"Amandemen untuk menghidupkan GBHN dan peran MPR memilih presiden harus dilawan," kata Saiful dalam keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO, Kamis (19/8/2021).

Dia mengatakan amandemen konstitusional untuk dilakukan tetapi sejatinya didasarkan pada pertimbangan penguatan sistem presidensial dan demokrasi.

"Dengan segala plus minusnya, demokrasi presidensial 2004 sampai sekarang membuat politik cukup stabil, pembangunan lumayan berjalan. Mau mengubah ini dengan memperlemah demokrasi presidensial? Lewat peran MPR yang diperkuat dengan GBHN? Melalui peran MPR memilih presiden? No way," ujarnya.

Menurut pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini, hakikat demokrasi presidensial adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat, lalu diberi mandat langsung oleh rakyat untuk menjadi pemimpin eksekutif membuat dan menjalankan program yang dijanjikan dalam kampanye dengan masa berkuasa yang final.

"Presiden setara dengan DPR dan DPD karena sama-sama dipilih rakyat, ketiganya tidak boleh saling menjatuhkan," katanya. 

Apabila MPR membuat GBHN yang harus dipatuhi presiden, menurut dia, maka MPR di atas presiden. Hal ini tentu menyalahi dasar demokrasi sebab mandat yang diberikan rakyat kepada anggota MPR setara dengan mandat yang diberikan kepada presiden. 

"Tidak boleh ada yang lebih berwenang menurut dasar demokrasi," sebut Saiful Mujani.

Ia menambahkan sistem terbaik adalah demokrasi presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan diwakilkan oleh MPR. Demokrasi parlementer dan demokrasi MPR-isme, tegasnya, sudah terbukti gagal dalam menciptakan stabilitas politik dan pembangunan. Pengalaman gagal demokrasi parlementer 1945-1959, MPR-isme 1959-1966, MPRS-isme otoritarian Orde Baru dan MPRS-isme demokratis 2001, Gus Dur jatuh.

"Bila presiden dipilih MPR maka itu menyalahi prinsip demokrasi presidensial, sebab presiden bergantung pada MPR. GBHN dan pemilihan presiden oleh MPR mengubur demokrasi presidensialisme yang dalam sejarah terbukti lebih baik dari parlementarisme maupun MPR-isme," demikian kata Saiful Mujani.[]