News

Aliansi Masyarakat Sipil dan Jaringan Lintas Iman Minta SKB Ahmadiyah Dicabut

Aliansi menilai SKB menjadi dasar tindakan persekusi dan diskriminasi terhadap Jamaah Ahmadiyah


Aliansi Masyarakat Sipil dan Jaringan Lintas Iman Minta SKB Ahmadiyah Dicabut
Ilustrasi (Foto: Net)

AKURAT.CO, Aliansi Masyarakat Sipil dan Jaringan Lintas Iman se-Jawa Barat mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Agama untuk mengkaji ulang surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah.

Aliansi menilai SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung pada 2008 itu menjadi dasar tindakan persekusi dan diskriminasi terhadap Jamaah Ahmadiyah.

"Bahkan SKB itu juga telah menjadi legitimasi berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelarangan kepada Jamaah Ahmadiyah," kata Aliansi dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10/2021).

Tindakan diskriminasi, persekusi dan intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia masih berlangsung sampai hari-hari ini. Beberapa waktu lalu Masjid Miftahul Huda yang dikelola Jemaat Ahmadiyah Sintang, Kalimantan Barat, mengalami perusakan, dan terjadi pembiaran oleh pemerintah daerah di sana.

Sementara pada Jumat (22/10) kemarin, Pemerintah Kota Depok dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyegel bangunan Masjid Al-Hidayah dan melarang adanya aktivitas ibadah yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah.   

Aliansi menegaskan Pemerintah perlu mencabut SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah dan memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menjalankan ibadah yang telah diatur dalam konstitusi UUD-45 pasal 28 E dan pasal 29 ayat 2.

Aliansi juga mendorong setiap pimpinan lembaga keagamaan dan masyarakat untuk secara aktif mempromosikan upaya-upaya penghormatan atas keberagaman hingga terwujudnya perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang plural.

"Jamaah Ahmadiyah merupakan organisasi yang resmi dan memiliki Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 oleh karena itu setiap hak-nya wajib untuk dilindungi dan dipenuhi," kata Aliansi.[]

Aliansi Masyarakat Sipil dan Jaringan Lintas Iman se-Jawa Barat yang menyatakan sikap ini adalah Solidaritas Bersama Tindak Kekerasan Beragama dan Berkeyakinan (Sobat KBB), Forum Bhinneka Tunggal Ika, PMII Garut, PMII kabupaten dan kota Tasikmalaya, JAKATARUB, Gerakan Indonesia Kita (GITA) Garut, Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi (FOPULIS), Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakum) Tasikmalaya, Peradi Tasikmalaya, dan Budi Daya Bandung.[]