Ekonomi

Alhamdulillah Subsidi Upah Rp500 Ribu Bergulir! Ini Syarat Mendapatkannya

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali memberlakukan subsidi upah bagi para pekerja yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid 19.


Alhamdulillah Subsidi Upah Rp500 Ribu Bergulir! Ini Syarat Mendapatkannya
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah pada saat konferensi pers Perpanjangan PPKM Darurat/ PPKM Level 4 (Akurat.co/Andoy)

AKURAT.CO Pemerintah secara resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali maupun di luar wilayah tersebut hingga 25 Juli 2021. Dimana perpanjangan tersebut dilakukan setelah pemerintah menilai lonjakan kasus Covid-19 belum melandai signifikan.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mulai membuka secara bertahap aturan selama PPKM Darurat, apabila pada 26 Juli kasus Covid-19 di Indonesia mulai mereda.

Melihat adanya perpanjangan PPKM tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali memberlakukan subsidi upah bagi para pekerja yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid 19.

Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekaligus sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada daya beli pekerja maupun buruh.

"Kami akan kembali memberlakukan subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak covid 19, mengenai payung hukumnya saat ini sedang kami godok nanti akan dimasukkan kedalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, sudah kami koordinasikan juga tadi dengan komite PEN, Kemenkeu dan BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya pada saat konferensi pers perpanjangan PPKM Darurat, Rabu (21/7/2021).

Dalam rangka pemberian bantuan subsidi upah ini, lanjutnya, pemerintah akan kembali mengacu kepada data yang diperoleh BPJS Ketenagakerjaan, sebab dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini

Sedangkan untuk syarat penerima manfaat subsidi upah ini, tambah Menaker Ida, pertama harus membuktikan dirinya Warga Negara Indonesia asli dengan memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Kemudian syarat kedua para penerima manfaat harus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan).

"Lalu berikutnya adalah penerima manfaat harus sebagai tenaga kerja yang masih aktif sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021. dengan pembuktian nomer kartu kepesertaan," ucapnya.